JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran serta tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN.

Baca Juga:
Pelni Layani 551.383 Penumpang di Libur Nataru, Lebih Tinggi dari Prediksi

Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema "Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada", yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8/2023).

"Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi," urai Menhub.

Baca Juga:
Kemenhub Berhasil Fasilitasi Pemulangan 11 ABK Setelah 2 Tahun Tertahan di Pelabuhan Hong Kong

Dia juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. 

Baca Juga:
Mulai Januari 2025, KM Lawit Bertukar Rute dengan KM Kelimutu

“Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal, sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ungkapnya.

Capt. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. 

Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. 

Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memerhatikan okupansi dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal.  

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengan e-katalog.

"Sesuai dengan arahan Menhub, kami telah berkolaborasi guna mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, di mana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif," jelas Hendri.

Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. 

Seperti diketahui, penyelenggaraan pelayanan publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota.

Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (omy)