BANYUWANGI (BeritaTrans.com) - Selama kurun waktu dua bulan terakhir terdapat dua kasus kecelakaan minibus tertabrak kereta api di perlintasan pada Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. 

Adanya kejadian tersebut, Pemkab Banyuwangi telah merencanakan pembangunan palang pintu di sejumlah titik perlintasan kereta, tidak terkecuali di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro tersebut. 

Baca Juga:
LRT Jabodebek Bakal Nyambung ke Bogor dan Karawang, Ini Rencananya!

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi, Pudjo Hartanto mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan dan fasilitasi palang pintu kereta api di 13 perlintasan mulai dari Kecamatan Kalibaru hingga Ketapang.

Rencananya akan dibangun pada tahun 2023. Namun, hingga Agustus masih belum ada informasi terbaru. 

Pudjo menjelaskan, khusus palang kereta di Kecamatan Singojuruh akan dibangun oleh provinsi.

Sedangkan rencana pembangunan palang kereta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) ada 3 lokasi. Yaitu Kelurahan Klatak, Desa Labanasem, dan Desa Kalibaru yang saat ini masih belum terealisasi. 

"Melalui PAK akan membangun sarana perlintasan sebanyak 13 unit. Klasifikasi pembangunan palang kereta tersebut merupakan upaya mitigasi. Dalam artian hanya untuk memberitahukan dan mengamankan pengguna jalan. Bukan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi atau APBN," ujar Pudjo Hartanto, Kamis (31/8/2023).

Pudjo menyebut Pemerintah Banyuwangi mengalami keterbatasan anggaran untuk pembangunan palang kereta, Jika anggaran untuk perlintasan kereta sekitar Rp 200 juta, pihaknya hanya mampu menganggarkan Rp 20 juta setiap perlintasan. 

"Pintu palang sederhana yang akan dibangun seperti di perumahan. Jadi dari besi nanti ada cat merah putih dan manual kita tarik atau dorong dengan tenaga manusia," lanjutnya. 

Permasalahan lain tidak hanya terkait anggaran, tetapi kebutuhan penjaga palang pintu. Ke depan, Pihakna akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan mengupayakan adanya relawan penjaga palang perlintasan kereta api. 

"Kami bakal mengupayakan ada relawan yang menjaga pintu perlintasan seperti di Labanasem yang diambil dari linmas. Itu yang akan kami terapkan di 13 titik. Bakal ada insentif itu yang harus dipikirkan karena bulanan. Kalau di singojuruh itu ada fasilitasi dari provinsi. Yang lain fasilitasi dari KAI, tapi yang dari pemda belum ada," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda. Ficky mengatakan adanya sejumlah kecelakaan kendaraan di perlintasan kereta api menjadi perhatian pihaknya.

"Ada beberapa titik yang menjadi kewenangan pemda yang harus dianggarkan. Rencananya akan dianggarkan untuk pembangunan palang pintu dengan spesifikasi biasa, karena kalau yang bagus itu anggarannya besar," paparnya.

Oleh karena itu, topik tersenut menjadi salah satu pembahasan pada rapat paripurna internal. Mengingat masalah tersebut penting dalam pembahasan anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2023.

"Rencananya akan disiapkan penjaga perlintasan. Setiap penjaga mendapat insentif yang akan dialokasikan ke desa. Berarti harus ada penambahan anggaran untuk rencana palang pintu dan penempatan petugas jalur lintas kereta tersebut," pungkasnya.(fhm)