BANDUNG (BeritaTrans.com) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada Triwulan III tahun 2023 tumbuh 4,94 persen (y-on-y) dan 5,05 persen (c-to-c). 

Hal ini terjadi di tengah perlambatan perekonomian global, perubahan iklim, dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan nasional. 

Baca Juga:
SCI Sebut Tarif Kompetitif Jalan Tol Dorong Efisiensi Logistik 30-50 Persen

BPS menyatakan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diproyeksikan tumbuh melambat dari tahun 2022. 

Sementara itu, negara berkembang diproyeksikan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi global dan negara maju.

Baca Juga:
SCI: Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi, Perlu Perencanaan Pembangunan Terintegrasi

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyebut, sektor logistik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 

"Sektor logistik juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta daya saing produk dan komoditas nasional yang semakin penting dalam era globalisasi," tutur Setijadi di Bandung, Rabu (29/11/2023). 

Baca Juga:
Implementasi Logistik Halal Berlaku 17 Oktober, Industri Sudah Siapkah?

Oleh karena itu, perlu diketahui visi para Capres-Cawapres 2024 dalam memperbaiki dan mengembangkan sektor logistik Indonesia dalam upaya membangun perekonomian Indonesia tidak hanya untuk lim tahun ke depan, namun untuk jangka waktu lebih panjang lagi. 

Pengembangan sektor logistik juga bisa menjadi salah satu upaya penting meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian wilayah yang masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera.

BPS mencatat kontribusi kedua wilayah itu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan III tahun 2023 berturut-turut sebesar 57,12 persen dan 22,16 persen. 

Kontributor berikutnya adalah wilayah Kalimantan (8,08 persen), Sulawesi (7,25 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,80 persen), serta Maluku & Papua (2,59 persen).

"Untuk mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah itu, diperlukan strategi mengembangkan sistem logistik dengan paradigma "ship promotes the trade", di samping paradigma "ship follows the trade" di wilayah-wilayah yang relatif sudah maju," bebernya. 

Sektor logistik menurut dia, juga membutuhkan strategi Capres-Cawapres yang handal dalam mengatasi berbagai persoalan yang bersifat multidimensi, multisektoral, dan multi-stakeholders, seperti masalah biaya logistik Indonesia tergolong tinggi. 

Selain itu, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun ini turun 17 peringkat dibandingkan lima tahun lalu, yaitu pada peringkat 63 dari total 139 negara.

Setijadi kembali mengharapkan isu sektor logistik perlu menjadi salah satu topik dalam Debat Capres-Cawapres 2024 yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Selain berbagai hal di atas, Capres-Cawapres juga diharapkan mempunyai pandangan strategis mengenai tiga isu utama persoalan logistik, yaitu revisi atas Perpres 26/12 tentang Cetak Biru Pengembangan Logistik Nasional (Sislognas), pembentukan UU logistik, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik," pungkasnya. (omy)