JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal dampak dari rencana penambahan stasiun Kereta Cepat Whoosh di daerah Kopo, Bandung. 

Menhub mengaku telah mengetahui adanya usulan penambahan stasiun tersebut. Kemenhub terbuka untuk menerima usulan-usulan berkaitan dengan operasional Kereta Cepat, termasuk penambahan stasiun. 

Baca Juga:
Momen Libur Panjang, KCIC Sediakan 28 ribu Tempat Duduk Kereta Whoosh per Hari

"Penambahan stasiun Kereta Cepat perlu dikaji secara komprehensif terlebih dahulu," ujar Menhub di Jakarta, Senin (1112/3023). 

Kopo studinya perlu mendalam. Apa yang dibuat oleh konsultan ini sudah paripurna, jadi sudah detail. 

Baca Juga:
Permudah Informasi, Layanan Kereta Whoosh Hadirkan Contact Center via Telepon hingga WhatsApp

Selain kajian mendalam, dia mengatakan rencana penambahan stasiun juga perlu dikomunikasikan oleh operator Kereta Cepat Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hal itu lantaran keputusan final terkait penambahan atau pengurangan stasiun akan berada di tangan operator. 

Baca Juga:
Tarif Kereta Turun Lagi, Kini Mulai Rp 150 Ribu dan Perjalanan Nambah Lagi Loh!

Penilaian Budi Karya, penambahan stasiun kereta di Kopo akan berdampak negatif, yakni mengurangi efektivitas operasional Kereta Cepat. 

Pasalnya, daerah Kopo berada di antara dua stasiun Kereta Cepat yang saat ini sudah beroperasi, yakni Stasiun Tegalluar dan Stasiun Padalarang.

"Itu sudah saya sampaikan, tapi tetap ada saja yang mau. Kalau per stasiun itu kan harus ada jarak minimalnya," ujar Menhub. 

KCIC menyebut telah mempertimbangkan rencana pembangunan stasiun Kereta Cepat Whoosh di daerah Kopo, Bandung. 

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dikutip dari laman bisnis.com menyatakan, usulan pengembangan stasiun Kereta Cepat di daerah Kopo sudah menjadi pertimbangan. 

"Terdapat lahan seluas sekitar 30 hektare di daerah tersebut yang memungkinkan untuk dibangun stasiun Kereta Cepat," ucapnya.

Namun, menurut Dwiyana, pembangunan stasiun belum dapat dilakukan saat ini karena keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan serta masalah izin penggunaan lahan di daerah tersebut. 

"Ada lahan sekitar 30 hektare di Kopo dan itu memungkinkan untuk dibangun stasiun. Tetapi, kami belum ada dana untuk itu,” katanya. (soleh)