JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal dampak dari rencana penambahan stasiun Kereta Cepat Whoosh di daerah Kopo, Bandung. 

Menhub mengaku telah mengetahui adanya usulan penambahan stasiun tersebut. Kemenhub terbuka untuk menerima usulan-usulan berkaitan dengan operasional Kereta Cepat, termasuk penambahan stasiun. 

Baca Juga:
Tingkatkan Layanan ke Pengguna KRL, KAI bersama Kemenhub dan Jaya Real Property Resmikan Peningkatan SPM Stasiun Jurangmangu

"Penambahan stasiun Kereta Cepat perlu dikaji secara komprehensif terlebih dahulu," ujar Menhub di Jakarta, Senin (1112/3023). 

Kopo studinya perlu mendalam. Apa yang dibuat oleh konsultan ini sudah paripurna, jadi sudah detail. 

Baca Juga:
Kemenhub Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024

Selain kajian mendalam, dia mengatakan rencana penambahan stasiun juga perlu dikomunikasikan oleh operator Kereta Cepat Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hal itu lantaran keputusan final terkait penambahan atau pengurangan stasiun akan berada di tangan operator. 

Baca Juga:
Marak Penipuan Berkedok Investasi KCIC, Masyarakat Diimbau Waspada

Penilaian Budi Karya, penambahan stasiun kereta di Kopo akan berdampak negatif, yakni mengurangi efektivitas operasional Kereta Cepat. 

Pasalnya, daerah Kopo berada di antara dua stasiun Kereta Cepat yang saat ini sudah beroperasi, yakni Stasiun Tegalluar dan Stasiun Padalarang.

"Itu sudah saya sampaikan, tapi tetap ada saja yang mau. Kalau per stasiun itu kan harus ada jarak minimalnya," ujar Menhub. 

KCIC menyebut telah mempertimbangkan rencana pembangunan stasiun Kereta Cepat Whoosh di daerah Kopo, Bandung. 

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dikutip dari laman bisnis.com menyatakan, usulan pengembangan stasiun Kereta Cepat di daerah Kopo sudah menjadi pertimbangan. 

"Terdapat lahan seluas sekitar 30 hektare di daerah tersebut yang memungkinkan untuk dibangun stasiun Kereta Cepat," ucapnya.

Namun, menurut Dwiyana, pembangunan stasiun belum dapat dilakukan saat ini karena keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan serta masalah izin penggunaan lahan di daerah tersebut. 

"Ada lahan sekitar 30 hektare di Kopo dan itu memungkinkan untuk dibangun stasiun. Tetapi, kami belum ada dana untuk itu,” katanya. (soleh)