Sidang IMO MEPC ke-81, Perlindungan Lingkungan Maritim Jadi Bahasan

  • Oleh : Naomy

Minggu, 24/Mar/2024 20:21 WIB
Delegasi Indonesia di Sidang IMO MEPC ke-81 Delegasi Indonesia di Sidang IMO MEPC ke-81

LONDON (BeritaTrans.com) – Delegasi Indonesia turut berpartisipasi aktif memberikan gagasan pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke-81 atau the 81st Session of the Marine Environment Protection Committee (MEPC 81) yang digelar di Markas Besar IMO, London, Inggris 18-22 Maret 2024. 

Pertemuan yang dipimpin Harry Conway (Liberia) selaku Chair MEPC 81 dan Hanqiang Tan (Singapura) selaku Vice-Chair membahas sejumlah agenda utama antara lain penentuan elemen upaya tindakan (measures) terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GHG), pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi Marpol, isu sampah plastik laut, perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA) serta isu seputar perlindungan maritim lainnya. 

Baca Juga:
Penetapan Standar Minimum Gaji Pokok Awak Kapal di Kapal Berbendera Indonesia Dibahas

Sekretais Jenderal  IMO Arsenio Dominguez sampaikan kecaman atas serangan yang masih terus berlanjut oleh Houthi terhadap pelaut dan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah yang menyebabkan korban jatuh. 

Dia juga menyerukan untuk penghentian segera serangan-serangan tersebut. 

Baca Juga:
Ditjen Hubla Gelar Bimtek Terkait Perekrutan Awak Kapal

Sebagian besar delegasi yang hadir pada MEPC 81 termasuk Indonesia mendukung seruan Sekjen IMO untuk penghentian segera serangan di Laut Merah oleh Houthi dan mendorong upaya-upaya penyelamatan dan mitigasi bagi korban serangan.

“Kami mengecam tindakan yang telah menyebabkan korban jiwa dari kalangan kru kapal dan berharap seluruh negara dapat menghormati keselamatan navigasi, keamanan dan keselamatan pelaut serta pelindungan terhadap lingkungan laut,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto saat menyampaikan intervensi pada Sidang MEPC 81. 

Baca Juga:
Indonesia Paparkan INSW di Sidang FAL ke-48 di Markas Besar IMO

Indonesia juga menekankan bahwa upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di sektor pelayaran dan transisi energi tidak boleh membebani negara berkembang, terutama LDCs dan SIDS.

“Indonesia juga tegaskan bahwa pemungutan pemasukan (revenue) tidak termasuk dalam Strategi GRK 2023 sehingga tidak bersifat wajib. Negara-negara anggota kiranya dapat mengeksplorasi berbagai pilihan yang lebih luas terkait pendanaan upaya mengatasi perubahan iklim yang dirancang khusus untuk industri pelayaran,” kata Hartanto. 

Indonesia berharap opsi yang dipilih harus dapat mendukung upaya transisi dan juga dapat diterima semua pihak. 

Setelah melalui pembahasan yang sangat intensif, Sidang MEPC 81 berhasil menyepakati langkah maju (way forward).

Antara lain dalam rangka penyusunan upaya tindakan (basket of measures) terkait Penurunan Emisi GHG yang memuat upaya teknis dan ekonomi, pembentukan GESAMP-LCA Working Group, penyelenggaraan Fifth GHG Expert Workshop dalam rangka penyusunan lebih lanjut upaya tindakan, serta menyetujui kerangka LCA Correspondence Group dan rancangan outline ‘IMO net-zero framework’. 

“Negara-negara anggota juga sepakat menunggu hasil kajian dampak komprehensif sebagai landasan penentuan elemen basket measures jangka menengah (mid-term),” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan Kapal Motor Tanker Keoyoung Sun di lepas Pantai Jepang pada 20 Maret 2024 yang memiliki delapan kru kapal asal Indonesia, dua dari Republik Korea dan satu orang dari RRT. 

Tercatat satu orang kru asal Indonesia selamat, enam kru Indonesia meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.  

“Kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk ke Atase Perhubungan di KBRI Jepang, Japan Coast Guard, serta komunikasi dengan pihak keluarga,” tutur Hartanto.

Sebagi informasi, Pertemuan MEPC 81 ini dihadiri negara-negara Anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus PBB, serta para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs), serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif. 

Turut hadir sebagai Delri antara lain Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean, Atase Perhubungan KBRI London Barkah Bayu Mirajaya, Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Miftakhul Hadi, perwakilan dari PT Biro Klasifikasi, PT Pertamina International Shipping Indonesia, dan KBRI London. (omy)