LONDON (BeritaTrans.com) – Pada hari ke-4 Sidang Internasional Maritime Organization (IMO) Council 132 yang digelar di Markas Besar IMO di London Inggris, Kamis (11/7/2024), Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa intervensi terkait keselamatan pelayaran.

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Layanan e-SID bagi Pelaut di KBRI Singapura

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting mengapresiasi kepada Sekretaris Jenderal IMO atas pembaruan terhadap review Global Integrated Shipping Information System (GISIS) dan proyek pengelolaan data.

“Dalam hal ini, Indonesia menekankan bahwa penyelarasan peningkatan GISIS dengan pengembangan Maritime Autonomus Surface Ships (MASS) Code yang sedang berlangsung harus dipertimbangkan,” tutur Capt. Ginting.

Baca Juga:
Kemenhub Fasilitasi Pencairan Asuransi Pelaut WNI Meninggal Saat Bertugas di India

Dia menjelaskan, terdapat dua area utama di mana keselarasan dapat dicapai. Pertama, mengenai modul-modul di bawah GISIS. 

Indonesia melihat pengembangan MASS Code yang sedang berlangsung sebagai langkah positif untuk pengoperasian kapal otonom. 

Baca Juga:
Gelar Uji Petik di Pelabuhan Merak dan Tanjung Perak Kemenhub Pastikan Kelaiklautan Kapal

“Oleh karena itu, kami yakin modul GISIS, khususnya Modul Maritime Casualties and Incident (Korban dan Insiden Maritim), dapat diperkuat dengan menggabungkan data dari kapal MASS, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai insiden yang melibatkan kapal otonom,” ujarnya.

Kedua, penerapan Maritime Single Window (MSW) dan MASS, dikatakan Capt. Ginting menyampaikan, Indonesia percaya bahwa MSW dalam GISIS dapat secara signifikan meningkatkan izin pelabuhan untuk kapal kargo yang menggunakan sistem MASS. 

Untuk integrasi yang optimal, mungkin diperlukan penyesuaian terhadap sertifikat dan dokumentasi kapal semacam itu.

“Indonesia percaya bahwa menyelaraskan pengembangan GISIS dengan MASS Code dapat mengembangkan sistem masa depan yang mendukung pengoperasian kapal otonom yang aman dan efisien,” katanya.

Sebagai salah satu co-sponsor Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Development in the Co-operative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore, Indonesia bersama negara-negara Pantai lainnya, Singapura dan Malaysia, menyampaikan terima kasih kepada seluruh donor dan kontributor yang terus mendukung upaya peningkatan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka serta Selat Singapura. 

“Kontribusi Anda memastikan bahwa Selat Malaka tetap terbuka, aman, dan berkelanjutan untuk pelayaran internasional,” ungkap Capt. Ginting

Pada kesempatan tersebut, mewakili Pemerintah Indonesia yang pada tahun 2024 ini bertindak sebagai Tuan Rumah, juga mengundang negara-negara pengguna, donor, dan pemangku kepentingan terkait untuk bergabung dan turut hadir pada Pertemuan Cooperation Forum (CF) ke-15 dan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) ke-47, yang akan digelar di Bali pada 21-25 Oktober 2024. 

“Pertemuan tersebut memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk membahas kemajuan dalam keselamatan navigasi pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam lingkungan kondusif dan bersahabat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat IMO yang telah memberikan informasi terkini mengenai tahun pertama beroperasinya Dana Perwalian Multi-Donor Sukarela (Voluntary Multi-Donor Trust Fund /VMDTF) IMO.

Indonesia, terang Capt.Ginting, mengakui pentingnya peran VMDTF dalam meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang, khususnya Negara Berkembang Kepulauan Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-negara Tertinggal (Least Developed Countries/LDCs), dalam pertemuan-pertemuan IMO.

Khususnya pertemuan terkait Marine Environment Protection Committee (MEPC) dan Green House Gases (GHG).

“Indonesia memandang bahwa VMDTF telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kehadiran yang lebih beragam dan representatif dalam diskusi mengenai masalah terkait GHG dan memastikan bahwa suara dan keprihatinan negara-negara berkembang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, serta negara-negara tertinggal didengar dan dipertimbangkan dalam diskusi-diskusi penting ini,” tutup Capt. Ginting. (omy)