JAKARTA (BeritaTrans.com) – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 11 Oktober 2024 tembus  Rp9,49 triliun dari target Rp10,41 triliun. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kemenhub terus berupaya meningkatkan PNBP, salah satunya melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan. 

Baca Juga:
Menhub Sebut Operasional Pelabuhan Baai Berangsur Normal, 39 Kapal Telah Melintas

Hal ini disampaikannya dalam acara Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan, di ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

“Dengan penguatan tata kelola badan usaha pelabuhan dan modernisasi infrastruktur, kita tidak hanya mempercepat arus logistik dan perdagangan, tetapi juga memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara,” tutur Menhub.

Baca Juga:
48 Korban Musibah KMP Tunu Pratama Jaya Telah Ditemukan, Menhub Apresiasi TIM SAR Gabungan

Untuk mengakselerasi pembangunan pelabuhan, pemerintah memberikan peluang yang luas kepada badan usaha dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi. 

"Melalui skema seperti konsesi dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," ujar Menhub.

Baca Juga:
Menhub Apresiasi Pelindo, Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, dari periode 2022 hingga saat ini telah ada 11 badan usaha pelabuhan yang menandatangani perjanjian konsesi, dan enam badan usaha yang telah mendapatkan penunjukan konsesi yang selanjutnya akan melakukan penandatanganan konsensi.

Adapun Keenam badan usaha tersebut yaitu PT Rugaya Nusantara Jaya, PT Pelabuhan Buana Reja, PT Samas Port, PT Satya Amerta Havenport dan PT Pelabuhan Samudera Nusantara yang tersebar di Provinsi Jawa tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Menhub juga menyampaikan apresiasinya atas capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp4,7 triliun atau sebesar 97,78%, dari target APBN 2024. 

Pada tahun 2024, telah dilakukan perbaikan tata kelola PNBP pada Ditjen Perhubungan Laut seperti; perubahan mekanisme perhitungan hasil konsesi, transformasi digital baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan PNBP, serta menyeragamkan mekanisme rekonsiliasi dan pembayaran PNBP jasa Pandu Tunda Kapal.

Turut hadir dalam acara ini Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priyadi, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aminuddin, dan Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Matheus Hendra Pramono. (omy)