SURABAYA  (BeritaTrans.com) - PT Terminal Teluk Lamong (TTL) bersama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca Juga:
Wujud Kepedulian Sosial SPJM Salurkan Ratusan Sembako untuk Panti Asuhan dan Panti Jompo

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Subreg Head Regional Jawa, dan Jajaran Direksi PT Terminal Teluk Lamong. Perjanjian Kerjasama ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Ajie Prasetya, SH, MH dan Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David Pandapotan Sirait.

Baca Juga:
Kemenhub dan KKP Serah Terima Keputusan Bersama Pedoman Pengukuran Kapal Penangkap Ikan

Pada sambutan yang diberikan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Ajie Prasetya menyampaikan “PT Terminal Teluk Lamong tidak usah segan-segan mempercayakan penyelesaian semua masalah hukum terkait Keperdataan dan Tata Usaha Negara yang dihadapi kepada kami Kejaksaan Negeri Surabaya” ujarnya. 

Perjanjian Kerjasama yang baru saja ditandatangani, merupakan komitmen dan sarana untuk meningkatkan sinergitas antara TTL dengan Kejaksaan Negeri Surabaya, mempunyai nilai dan memberi manfaat untuk kemajuan PT. Terminal Teluk Lamong dan Kejaksaan Negeri Surabaya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat terselenggara secara optimal. 

Baca Juga:
Kembali Kunjungi Pelabuhan Makassar, Kapal Pesiar MS Scenic Eclipse II Bawa 161 Wisatawan

Bantuan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara ini meliputi Bantuan Hukum untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus, Pertimbangan Hukum berupa pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta Tindakan Hukum Lain sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi perselisihan antar lembaga/instansi dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, David Pandapotan Sirait menyampaikan “Kami menyadari pentingnya kolaborasi strategis dengan institusi Kejaksaan dalam penanganan dan pencegahan masalah hukum, terutama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, keberadaan Jaksa Pengacara Negara akan sangat berperan untuk menjaga keberlangsungan operasional kami,”. pungkasnya.(ahmad)