BANDUNG (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian beserta jajaran Distrik Navigasi di seluruh Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan dan menjamin keselamatan pelayaran, khususnya dengan meningkatkan peran kenavigasian.

Hal tersebut ditekankan Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro pada Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat di Bandung, Senin (9/12/2024).

Baca Juga:
Demi Keamanan dan Efisiensi Pelayaran, Penting Terapkan Sistem Pelaporan Kapal

Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Sub Direktorat Penataan Alur dan Perlintasan Ciptadi D. Prihandoyono, ditegaskan Kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

"Selain itu mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, menandai batas wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan Nusantara," urainya.

Baca Juga:
Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Segera Ditetapkan

Hal ini dimandatkan melalui Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, di mana Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menetapkan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Dia mengungkapkan, pihaknya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan kenavigasian, antara lain layanan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), layanan penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran, dan juga layanan penyelenggaraan Alur Pelayaran. 

Baca Juga:
Dukung Asta Cita, di Rakornis Kenavigasian Kemenhub Tetapkan Prioritas Strategis

Saat ini sudah sebanyak 128 alur pelayaran yang ditetapkan di seluruh Indonesia.

“Untuk itulah kita laksanakan kegiatan FGD ini sebagai upaya untuk mempercepat proses penetapan alur pelayaran, bukan hanya di Pelabuhan Sikakap, namun juga di Pelabuhan lainnya di seluruh Indonesia,” katanya.

Pelabuhan Sikakap memiliki hierarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. 

Pengelolaan pelabuhan ini dilakukan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) Kelas III Sikakap. 

Kondisi eksisting saat ini, Pelabuhan Sikakap telah beroperasi dan melayani beberapa kegiatan pelayaran, antara lain pelayaran Kapal Perintis, yakni KM. Sabuk Nusantara 68 dengan panjang 68 meter, lebar 14 meter dan memiliki draft 2.9 meter. 

Kapal ini merupakan primadona bagi masyarakat Sikakap karena menghubungkan wilayah Pagai Utara, Sikakap, menuju daratan Sumatera.
 
“Untuk itu, penataan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Sikakap sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan agar memperoleh alur-pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi serta melindungi kelestarian lingkungan maritim,” tutur Budi. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur Aries Wibowo mengatakan, FGD ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam, mengumpulkan data kualitatif, dapat memberikan solusi masalah.

"Serta mendorong proses kreativitas ataupun adanya gagasan baru, terhadap rencana penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur pelayaran masuk Pelabuhan Sikakap Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat," ujar Aries. 

Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur senantiasa berupaya melaksanakan tugas kegiatan kenavigasian yang salah satunya menyelenggarakan fungsi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran.

“Saat ini kami telah Survey Mandiri terhadap sebanyak delapan Pelabuhan dari 13 pelabuhan yang rencana dilaksanakan, untuk itu kami mohon kepada para narasumber untuk dapat membantu kami melaksanakan tugas ini ke depan,” tutupnya. (omy)