Washington (BeritaTrans.com) - Duta besar de facto Taiwan untuk AS secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden , sebuah undangan yang menurut Taipei, Kamis (21/1), merupakan preseden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada 1979.

Hsiao Bi-khim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia "merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris".

Baca Juga:
Ini Sebab China Maju-Mundur Serbu Taiwan, Perkara Mikrocip hingga Ekonomi

"Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama," tambahnya dalam cuitannya di Twitter.

 

Baca Juga:
Baru dapat Suntikan Dana Rp 129 T, Militer Taiwan `Gempur` 10 Jet China

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan "diundang secara resmi" oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai "terobosan baru dalam 42 tahun".

Taiwan berpisah dari China pada akhir perang saudara pada tahun 1949. Sekitar 23 juta penduduknya terus menerus hidup di bawah ancaman invasi China daratan, yang para pemimpinnya memandang pulau itu sebagai wilayah mereka dan telah bersumpah untuk merebutnya kembali suatu hari nanti.

Baca Juga:
China dan Somalia Marah Gegara Somaliland dan Taiwan

Beijing menentang setiap kontak resmi negara manapun dengan Taiwan dan berusaha menjaga pulau itu tetap terisolasi secara diplomatik.

Washington lebih mengakui Beijing daripada Taipei selama pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Tetapi AS tetap menjadi sekutu tidak resmi Taiwan yang paling penting, dan atas persetujuan Kongres AS dapat menjual senjata ke pulau itu untuk mempertahankan diri.

Sejak 1979, pemerintah AS secara umum menjalin hubungan diplomatik yang sangat hati-hati dengan Taiwan dalam upaya untuk menghindari kemarahan Beijing dan mencegah Taipei untuk secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya.

Tapi kebijakan itu berubah secara dramatis di bawah Presiden Donald Trump yang merangkul hubungan yang lebih hangat dengan pulau itu ketika dia berselisih dengan China tentang masalah-masalah seperti perdagangan dan keamanan nasional.  (sumber:voaindonesia.com)