Tiga Koperasi Bongkar Muat Nunukan Berselisih, KSOP Khawatirkan Banyak Buruh Bakal Menganggur

  • Oleh : Fahmi

Minggu, 13/Jun/2021 15:19 WIB
Aksi demo buruh dan mandor koperasi TKBM Tunon Taka Nunukan Kaltara di depan Kantor KSOP Nunukan, Sabtu (12/6/2021). Para buruh menuding KSOP melakukan pembiaran dengan adanya buruh selain TKBM melakukan bongkar muat batu bara(KOMPAS.com/Ahmad Dzulviqor) Aksi demo buruh dan mandor koperasi TKBM Tunon Taka Nunukan Kaltara di depan Kantor KSOP Nunukan, Sabtu (12/6/2021). Para buruh menuding KSOP melakukan pembiaran dengan adanya buruh selain TKBM melakukan bongkar muat batu bara(KOMPAS.com/Ahmad Dzulviqor)

NUNUKAN (BeritaTrans.com) - Perselisihan antar Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, menjadi persoalan berkepanjangan. 

Ada 3 Koperasi yang memiliki buruh bongkar muat batu bara, masing masing Koperasi TKBM Tunon Taka, Koperasi Persada dan Koperasi Maju Sentosa. 

Baca Juga:
Kenalkan Proses Bongkar Muat, TPK Koja Kembali Terima Kunjungan Taruna Jurusan KALK STIP Jakarta

Masing masing pihak saling merasa benar dan telah sesuai dengan aturan dalam melakukan aktivitas bongkar muat. Kecuali Koperasi Persada yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan. 

Koperasi TKBM Tunon Taka berpegang pada SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. 

Baca Juga:
Pengoperasian Truk dan Percepat Bongkar Muat, Terminal Teluk Lamong Berkolaborasi dengan MTI

Sementara Koperasi Maju Sentosa, berpegang pada Permenhub No.152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. 

TKBM Tunon Taka akhirnya membawa kasus ini ke Jakarta dan melaporkannya ke Presiden RI Joko Widodo, melalui surat Nomor: 57/KTBM-NNK/IV/2021 tentang Permohonan Mediasi dan Penyampaian Aspirasi Buruh TKBM Kabupaten Nunukan Dalam Permasalahan Bongkar Muat. 

Baca Juga:
Ditarget 51 Juta Ton di Tahun 2023, Ini yang Dilakukan di 11 Area Wilayah Kerja PTP Non Petikemas

‘’KSOP Nunukan dihubungi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai," ujar Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Nunukan Faisal Rahman kepada Kompas.com, Sabtu (12/06/2021). 

"Ada juga perintah kami terima dari Kementerian Perhubungan menindaklanjuti instruksi Presiden, untuk menyelesaikan tigalisme TKBM."  

Persoalan rebutan jatah tenaga bongkar muat batu bara memang sudah terjadi sejak awal 2021. 

Puncaknya terjadi pada Sabtu (12/06/2021) saat puluhan buruh TKBM Tunon Taka mendatangi kantor KSOP Nunukan. 

Para buruh dan mandor berdemo, mereka mendesak KSOP untuk segera mengambil sikap dengan memediasi permasalahan yang terjadi. 

Pada mediasi tersebut, ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi pertama adalah melebur menjadi satu dengan berbagi pekerjaan dan buruh. Opsi kedua adalah dikembalikan ke pusat untuk lelang. 

Sayangnya, meski mediasi dilakukan selama setengah hari, tidak ada solusi yang disepakati. 

Masing masing ingin memegang kendali penuh atas aktivitas buruhnya, sehingga permasalahan ini akan kembali diserahkan ke Pusat. 

"Sudah kami warning kedua belah pihak agar menyingkirkan ego dan mencari jalan terbaik dengan melebur menjadi satu dan berbagi jatah kerja dan buruh. Sayangnya, keduanya tidak sepakat dan mediasi tidak menghasilkan solusi," imbuhnya. 

Faisal cukup menyayangkan nihilnya solusi pada mediasi yang dilakukan. Karena hal itu berpotensi pada pilihan lelang bongkar muat yang tentu akan berdampak terciptanya banyak pengangguran di Nunukan dan berpotensi kerusuhan lebih luas. 

"Kami berharap kasus ini tidak membuat pengusaha menarik diri dengan tidak mau membongkar muatan batu bara di Nunukan. Pengusaha tentu tak mau rugi dan disibukkan dengan kasus begini. Ini juga pernah terjadi di Samboja, sebanyak 850 buruh menganggur gara-gara kasus begini," sesalnya. 

Kronologi perselisihan 

Kasus perselisihan antarburuh koperasi TKBM di Nunukan bermula dari munculnya koperasi Maju Sentosa yang juga melayani penyediaan jasa tenaga bongkar muat batu bara untuk dua perusahaan. 

Ketua Koperasi TKBM Tunon Taka Fatma kemudian mempertanyakan alasan KSOP Nunukan yang menurutnya melakukan pembiaran hadirnya koperasi baru. 

"Aturannya dalam SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan sudah jelas, hanya boleh satu TKBM, dan tidak boleh ada aktivitas bongkar muat dilakukan oleh selain TKBM," protes Fatma. 

Menurut Fatma, para buruh Koperasi Maju Sentosa, tidak memiliki legalitas dan tidak mengantongi izin bongkar muat batu bara. 

"Ada sekitar 436 anggota buruh TKBM Nunukan yang seharusnya dipertahankan eksistensinya, bukan malah memberikan kebebasan koperasi di luar TKBM mengambil alih pekerjaan mereka," kata Fatma. 

Merespons tuduhan Fatma, Ketua Koperasi Jasa Maju Sentosa Mia Karina mengatakan, koperasinya berdiri dengan badan hukum yang jelas. 

Seluruh anggota koperasi Maju Sentosa dipastikan memiliki Surat Izin Operasi (SIO) sebagai lisensi untuk mengoperasikan alat berat, mengantongi BPJS Tenaga Kerja, dan semua perizinan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. 

"Kerja bongkar muat yang dilakukan koperasi kami, bukan di wilayah pelabuhan. Itu boleh dilakukan meski oleh selain TKBM. Kecuali bongkar muat dilakukan di wilayah pelabuhan, maka harus TKBM," jawabnya. 

Menurut Mia, Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi yang dikeluarkan 2011 sudah tak lagi berlaku, ada peraturan menteri perhubungan yang baru yang menjadi dasar aturan. 

"Silahkan dilihat Permenhub 152, itu acuan kita, sementara SKB tentu tidak bisa membatalkan Permen," tegasnya.(fh/sumber:kompascom)