JAKARTA (BeritaTrans.com) - Maraknya isu publik yang berkembang di tengah masyarakat, menurut Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama, membuat perlu membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama untuk meresponnya.

“Tantangan ke depan kita bekerja dengan tim, yakni monitoring isu publik yang sifatnya prediktif, tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit, tapi challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub," ungkapnya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.

Baca Juga:
Menkominfo Pastikan pada KTT ke-42 ASEAN Akses Internet Optimal

Caranya dengan menggunakan satu sistem yang bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan satu aplikasi.

Dia mengatakan, tugas monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan, karena menyangkut kestabilan bagaimana memantau serta merespon isu-isu yang ada. 

Baca Juga:
Diskominfostandi Kota Bekasi Sosialisasi SP4N-LAPOR di Kecamatan Bekasi Barat

Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga perlu kehati-hatian. 

“Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya," ujarnya.

Baca Juga:
Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Kunjungi Diskominfostandi Terkait Wifi Publik di Kota Bekasi

Bimtek dilaksanakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 21-22 Oktober 2021 secara luring dan daring yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting. 

Bimtek monitoring isu publik ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Narasumber yang hadir adalah Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Amy dan Praktisi Komunikasi, Dr. Emilia Bassar. 

Sedangkan, Akademisi Komunikasi, Ahmed Kurnia dan Praktisi Analisis Media Sosial, Ismail Fahmi hadir menjadi narasumber pada hari kedua.

Senada dengan Hasyim, Najamuddin Amy mengemukakan, tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. 

"Ini juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan,' bebernya.

Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust.

Emilia Bassar pada paparannya menambahkan jika monitoring isu penting untuk dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.

“Tahap riset, yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset dan rekomendasi," kata Emilia.

Sementara Ahmed Kurnia yang hadir di hari kedua mengatakan,  monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan atas sebuah isu tertentu. 

Pengukurannya dilakukan sebagaimana kecenderungan, pola, sentimen dan tren suatu isu tertentu dalam sebuah lembaga atau institusi.

“Isu bisa muncul bila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik dan jika kesenjangan itu terus membesar maka akan memicu konflik atau krisis”, ungkap Ahmed.

Sesi terakhir pemaparan mengenai Analisis Isu Publik di Media Sosial yang diisi oleh Ismail Fahmim

"Ketika membaca sebuah berita kita harus melihat rekomendasinya dan analisis terlebih dahulu, hal ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah riset dan analisis data," tuturnya.

Publik sekarang ini menyampaikan berita secara real time, tanpa diminta pasti langsung share khususnya di media sosial. 

Kelebihannya untuk kita adalah tanpa perlu survei dan tanya terlebih dahulu, kita bisa menangkap langsung apa yang disampaikan. 

Sementara kekurangannya adalah ketika itu sesuatu yang negatif, maka akan cepat viral. 

"Untuk itu dibutuhkannya rekomendasi dan survei media terpercaya agar kita bisa mendapatkan sebuah berita yang valid,” ujar Ismail. (omy)