JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dengan terealisasinya penambahan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari APBN tahun 2021 sebesar Rp6,9T kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) maka dana PMN tersebut akan KAI gunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai Cost Overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan Base Equity Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Baca Juga:
KAI Berkomitmen Terus Selalu Melaksanakan Penugasan dari Pemerintah

"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek Strategis Nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," ujar Didiek usai acara Penandatanganan Komitmen KPI Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (30/12). 

Baca Juga:
KA Lodaya Pakai Kereta Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation Mulai 1 Mei 2024

KAI akan mengelola PMN sesuai Good Corporate Governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. 

Sesuai Perpres nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN. 

Baca Juga:
3 Remaja Keserempet Kereta Saat Ngonten di Dekat Rel, 1 Tewas

Dana PMN sebesar Rp2,6T untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk Cost Overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya Interest During Construction, dan biaya-biaya lainnya. 

Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN. 

Dana PMN sebesar Rp4,3T akan digunakan untuk pemenuhan Base Equity konsorsium BUMN Indonesia. Base Equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan. 

"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," tambah Didiek. 

Bagi masyarakat, PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi/penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan. 

Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru, peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis. 

Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan 2 Proyek Strategis Nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi Covid-19. 

Didiek menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022. Sedangkan Kereta Cepat Jakarta Bandung per 28 Desember progresnya telah mencapai 79,65% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022. 

"KAI akan terus mengawal jalannya kedua Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," tutup Didiek.(fhm)