BATAM (BeritaTrans.com) – Pelabuhan baru bakal hadir di kawasan Tanjung Pinggir, Batam.

Baca Juga:
Arus Balik dari Sumatera Menuju Jawa Melalui Penyeberangan Terpantau Lancar dan Terkendali

Pemerintah akan membangun pelabuhan baru itu sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau lokasi calon pelabuhan baru yang terletak di kawasan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (24/1/2022).

Baca Juga:
Puncak Arus Balik, Pemerintah Tambah Jumlah Perjalanan Kapal dan Kapasitas Rute Panjang-Ciwandan

Menko Luhut mengatakan, pembangunan pelabuhan baru di Batam merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi. 

"Saat ini biaya logistik masih sekitar 23%, sementara di negara lain sudah rata-rata 13%. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17%  pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut.

Baca Juga:
Pastikan Kelancaran Arus Balik, Kemenhub Siapkan Kapal Rute Panjang-Ciwandan 12-18 April 2024

Dia menuturkan, akan melakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam. 

Saat ini di Pulau Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting diantaranya yaitu: Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur. 

“Nantinya Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini akan dibuat menjadi green and smart port,” tuturnya.

Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini diproyeksikan akan lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. 

"Saat ini luas lahan yang ada di Tanjung Pinggir sebesar 94 hektare dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter," ujar Luhut.

Pada kesempatan yang sama Menhub menjelaskan, lokasi calon pelabuhan baru di Batam ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pelabuhan besar di Singapura.

Dia menyatakan, pembangunan pelabuhan baru ini akan menggunakan skema Businnes to Business (B2B), sehingga tidak menggunakan APBN. 

Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan baru ini. 

“Kami regulator akan mengawal dan membuat timeline dan studi yang matang. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik tetapi cepat. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah selesai dan sudah beroperasi,” ucap Menhub.

Turut hadir pada kunjungan kerja ini Walikota Batam Muhammad Rudi, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Plt Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (omy)