Siapa yang Akan Membayar Utang dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

  • Oleh : Redaksi

Senin, 07/Mar/2022 16:51 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung siap diuji coba pada November 2022. Foto: kompas.com. Kereta Cepat Jakarta-Bandung siap diuji coba pada November 2022. Foto: kompas.com.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KCJB sebesar Rp 150.000 hingga Rp 300.000, sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Polar Universitas Indonesia.

Dengan asumsi harga tiket sebesar itu, balik modal diperkirakan mencapai 40 tahun. Itu pun dengan asumsi keterisian jumlah penumpang terpenuhi. Dengan kata lain, perkiraan balik modal bisa saja lebih panjang jika target penumpang tidak terpenuhi.

Baca Juga:
Dibutuhkan Mendesak Tapi PMN KAI Rp 4,1 T buat Kereta Cepat Belum Cair

KCJB akan dilayani oleh 68 kereta per hari dengan 11 trainset kereta. Nantinya, transportasi canggih itu juga akan melewati empat stasiun.

Sekadar informasi, mega proyek tersebut diperkirakan memakan biaya investasi hingga Rp 113,9 triliun. Jumlah tersebut meleset dari perhitungan awal sebesar Rp 84,3 triliun. Investasi ini juga melampaui perkiraan investasi yang ditawarkan Jepang sebelumnya.

Baca Juga:
Nasib Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Usai Biaya Membengkak Lagi

Dalam keterangan resminya, PT KCIC menjelaskan bahwa komposisi pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan porsi terbesar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.

Sementara 25 persen pendanaan sisanya, berasal dari setoran modal dari konsorsium dua negara, Indonesia-China. Dengan pembagian, konsorsium BUMN Indonesia menyetorkan kontribusi sebesar 60 persen, dan sisanya dari modal konsorsium China, Beijing Yawan sebesar 40 persen.

Baca Juga:
Ridwan Kamil Tanggapi Proses Pembuatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dengan demikian, maka utang akan ditanggung oleh konsorsium PT KCIC, yang di dalamya terdapat beberapa perusahaan BUMN yang terlibat yakni PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN.

Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut membentuk usaha patungan yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Perusahaan ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC.

Corporate Secretary PT KCIC, Rahadian Ratry, menjelaskan dengan bergabungnya perusahaan China dalam konsorsium KCIC, maka pihak China juga menanggung risiko sesuai porsi saham miliknya bersama dengan konsosium BUMN Indonesia.

"Skema kerja sama yang ditawarkan oleh China adalah B to B. Artinya BUMN China telah berinvestasi dan menanggung untung rugi dan risiko dari kerja sama yang terjalin," kata Rahadian Ratry dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu (5/3/2022).

Potensi penumpang

Sebelumnya, Presiden Direktur KCICDwiyana Slamet Riyadi dalam pernyataan di Jakarta, mengatakan potensi penumpang tetap ada karena Jakarta masih akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan, yang ramai dikunjungi masyarakat.

Selain itu, menurut dia, kereta cepat ini akan melalui daerah industri yang sedang tumbuh di sepanjang jalur Jakarta-Bandung.

"Pemindahan IKN tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang mengingat Kota Jakarta masih tetap menjadi kota perdagangan utama dan akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya," ujarnya.

Ia juga memaparkan hasil riset Polar UI pada 2021 mengenai potensi penumpang dari kereta cepat yang diperkirakan bisa mengangkut 30.000 penumpang harian.

Namun, Dwiyana mengatakan perkiraan jumlah penumpang ini lebih rendah dari riset LAPI ITB yang sempat merilis angka pengguna 61.000 penumpang per hari.

"Penurunan permintaan ini terjadi karena riset Polar UI didasari pada kondisi pandemi Covid-19 dan dampak turunan lainnya yang berimbas pada turunnya mobilitas warga," katanya.

Ia juga mengakui jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terdampak pandemi Covid-19 dan mempengaruhi proyeksi pengangkutan hingga lima tahun ke depan.

"Perhitungan demand forecast yang terkini menggunakan pendekatan serta asumsi pertumbuhan yang konservatif, terutama di lima tahun pertama masa pengoperasian, dan tentu kami terus berharap pandemi ini segera usai sehingga mobilitas warga bisa kembali normal," katanya.

Meski demikian, ia menyakini potensi perekonomian yang membaik dan kembalinya aktivitas manusia bisa menjadi harapan adanya peningkatan jumlah penumpang kedepannya.

"Walaupun dalam lima tahun pertama pertumbuhan penumpang diasumsikan kecil (konservatif), namun di tahun berikutnya diharapkan akan ada masa mobilitas orang akan membaik seiring dengan menggeliatnya perekonomian kita pasca-Covid-19," kata Dwiyana.

Perhitungan balik modal versi Faisal Basri

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.

Lanjut dia, asumsi perhitungan itu pun belum memperhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modal proyek yang didanai utang dari China tersebut bisa saja lebih lama lagi.

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu.

Dengan kondisi tersebut, Faisal pun melakukan simulasi sederhana terkait kapan proyek ini bisa balik modal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan olehnya, dalam skenario paling buruk, proyek ini baru bisa balik modal pada 139 tahun mendatang.

“Kami ada simulasi sederhana, kalau nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip sekitar 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, maka kereta cepat baru balik modal 139 tahun lagi. Ini aja belum memperhitungkan biaya operasi,” ujar Faisal dikutip dari Kontan. (dn/sumber: kompas.com)