Dukung Destinasi Pariwisata Nasional, KKP: Penerapan Izin Ruang Laut dan UU Cipta Kerja Bisa Jaga Originalitas Kawasan

  • Oleh : Fahmi

Rabu, 30/Mar/2022 11:22 WIB
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Finalisasi RIDPN/ITMP di Jakarta, Selasa (29/3/2022) yang diinisiasi oleh Bappenas dan Kemenparekraf.  Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Finalisasi RIDPN/ITMP di Jakarta, Selasa (29/3/2022) yang diinisiasi oleh Bappenas dan Kemenparekraf. 

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendukung Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Manado-Likupang dan Bangka Belitung. 

Dukungan ini diutarakan saat Menteri Trenggono menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Finalisasi RIDPN/ITMP di Jakarta, Selasa (29/3/2022) yang diinisiasi oleh Bappenas dan Kemenparekraf. 

Baca Juga:
Perda RTRW Sulawesi Selatan Terbit, KKP : Produk Hukum Pertama Hasil Integrasi Muatan Perairan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja

Menurutnya, kemajuan sektor pariwisata harus disokong dan berbanding lurus dengan keberlanjutan originalitas suatu wilayah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui penerapan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) siap mengawal kemajuan pariwisata Indonesia sekaligus menjaga kearifan lokal sebagai ciri khas wilayah tujuan wisata. 

“Saya meyakini bahwa originalitas itu menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Jadi saya kira yang harus dilakukan adalah bagaimana tata kelolanya. Itulah concern-nya kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerapkan UU Cipta Kerja dan harus ada PKKPRL,” ucap Menteri Trenggono memberikan saran. 

Baca Juga:
Terhadap Pelanggar Sektor Perikanan, KKP Utamakan Sanksi Administratif Sesuai UU Cipta Kerja

KKPRL merupakan persyaratan dasar yang harus dimiliki pelaku kegiatan menetap di ruang laut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dimana semua kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Karena dengan instrumen tersebut konflik pemanfaatan sumber daya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, ataupun konflik antar pemangku kepentingan dapat dengan mudah diatasi. 

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pariwisata jangka panjang harus lebih diutamakan dari pada hanya sekadar pariwisata yang mengejar ke-massive-an sesaat namun dapat merusak originalitas dan keindahan wilayah destinasi wisata. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa KKP di bawah kepemimpinannya akan serius dalam membantu kemajuan pariwisata Indonesia. 

“Wilayah itu bagaimana menjaga originalitasnya harus dijaga betul, misal orang yang datang tidak boleh sembarangan membawa makanan, nah, ini yang harus dijaga. Jangan kemudian ada kedatangan (wisatawan) yang massive dari sisi pariwisata impact-nya menjadi kehancuran. Dan saya pastikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya pimpin akan sangat serius sekali untuk membantu kemajuan pariwisata Indonesia,” lanjut Menteri Trenggono. 

RIDPN Manado-Likupang dan Bangka Belitung merupakan program percepatan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu destinasi prioritas yang akan dikembangkan di Indonesia, dimana di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 pemerintah telah menetapkan Likupang dan Bangka Belitung sebagai 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Hal ini bertujuan untuk menciptakan “Bali Baru” di Indonesia. Untuk itu kawasan Manado-Likupang menjadi salah satu kawasan yang perlu disusun dokumen RIDPN/ITMP. 

Selain Menteri Trenggono, dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil.(fhm)