JAKARTA (BeritaTrans.com) - Amerika menghadapi risiko yang semakin besar dari aksi mogok operasi kereta barang nasional yang terjadi setidaknya dalam dua minggu.

Dikutip dari CNN, Selasa (22/11/2022), Anggota serikat pekerja kereta api terbesar di negara itu, yang mewakili kondektur, menolak kesepakatan kerja tentatif dengan perusahaan kereta api barang.

Baca Juga:
KAI Services Gandeng 12 Lembaga Pendidikan untuk Tingkatkan Kualitas Rekrutmen

Saat ini, 12 serikat pekerja sektor perkeretaan di Amerika sedang melakukan kajian terkait aturan perjanjian kerja mereka. Dari 12 serikat kereta api itu, 8 serikat mendukung dan 4 serikat menolak kesepakatan dalam kajian yang tengah dibahas tersebut.

Empat serikat yang menolak, memilih untuk mogok kerja sampai setidaknya awal bulan depan sambil menunggu proses negosiasi menghasilkan putusan yang sesuai dengan harapan mereka.

Baca Juga:
Karyawan Pria Kereta Api di Jerman Kini Boleh Kenakan Rok

Industri perkeretaan di AS memang tengah dilanda masalah serius. Utamanya adalah karena penerapan jam kerja yang dianggap tak manusiawi serta sistem pengupahan yang dianggap terlalu rendah.

Para pekerja marah karena mereka merasa apa yang mereka dapat tak sebanding dengan beban kerja yang mereka hadapi. Perusahaan kereta dianggap 'menimbun' keuntungan besar dengan menaikkan tarif dan memangkas ongkos pekerja. Pun ada dividen atau pembagian sebagian keuntungan hanya dirasakan para investor dan para pekerja.

Baca Juga:
Karyawan Kereta Api Inggris Mogok Besar-besaran, Layanan Lumpuh

Padahal, pekerja merasa, mereka adalah ujung tombak perputaran bisnis yang menjamin ribuan ton barang dipindahkan ke kereta setiap tahunnya.

AS memiliki undang-undang khusus untuk mengatur buruh rel kereta api. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur sebagian besar bisnis di AS.

Buntunya proses negosiasi antar serikat pekerja berpotensi memperpanjang masa mogok kerja pekerja industri kereta. Ini berarti ada ancaman terhambatnya proses pengiriman yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang termasuk bahan bakar dan makanan.(fhm/sumber:detik)