JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sejak tahun 2015 Pemerintah mulai menggulirkan program percepatan pembangunan perkeretaapian yang tidak hanya meliputi jaringan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah ada saat ini, namun juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam upaya pemerataan pembangunan.

Program percepatan pembangunan perkeretaapian bertujuan mewujudkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif dengan berbasis pada transportasi massal kereta api yang tidak hanya Jawa Sentris tetapi Indo Sentris.

Baca Juga:
Rumuskan Strategi Kebijakan Transprtasi, Baketrans Sinergi dengan Seluruh Stakeholders

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan bahwa salah satu wujud dari program percepatan pembangunan perkeretaapaian di Pulau Sulawesi adalah pembangunan jalur kereta api Makassar—Parepare dengan tujuan mendukung program Domestic Connectivity, menyediakan akses jalur KA menuju kawasan pelabuhan, bandara dan kawasan-kawasan strategis lainnya serta mewujudkan kebijakan transportasi ramah lingkungan.

“Dalam rencana pengoperasian dan melanjutkan pembangunan rute kereta api Makassar—Parepare, diperlukan keterpaduan program pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kota/kabupaten untuk mendukung kemudahan aksesibilitas dan konektivitas pergerakan penumpang dan barang yang menggunakan kereta api,” ungkap Menhub dalam FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas” di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga:
Bakertrans Gandeng Operator Seluler Perkuat Kajian Pergerakan Masyarakat

Selain itu upaya pemberdayaan potensi wilayah dan destinasi wisata diperlukan untuk mendukung keberlangsungan operasional kereta api (KA) sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil identifikasi awal pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare, terdapat potensi angkutan barang bersumber dari potensi pertanian, produksi semen, dan angkutan petikemas yang memungkinkan terdapat peralihan moda transportasi dari trucking beralih menggunakan kereta api,” terang Menhub.

Beberapa lokasi wisata sedang dikembangkan dan menjadi tujuan favorit masyarakat yang jaraknya kurang dari 5 km dari stasiun KA seperti wisata Tonasa Park (2,1 km dari Sta Mangilu), Wisata Alam Raman-Ramang (1,7 km dari Stasiun Raman-Ramang), dan Pulau Dutungan (4 km dari Sta Palanro) dimana keberadaan kawasan wisatawan tersebut tentu memerlukan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

Baca Juga:
Hasil Survei Baketrans: Pergerakan Masyarakat Selama Angkutan Nataru Diprediksi Capai 107,63 Juta

Menurut Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, Keberlangsungan operasional kereta api Makassar-Parepare ini tentunya perlu dijaga secara berkelanjutan dengan sasaran penumpang maupun barang. Salah satunya dengan pemberdayaan potensi pariwisata setempat. 

“Salah satu pengembangannya dapat dilakukan dengan penerapan konsep Land Value Capture yang sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, kajian aspek legal terkait penerapan Land Value Capture di Indonesia menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sehingga dapat dihasilkan suatu formula kebijakan yang sederhana namun bisa diterapkan,” ujar Gede Pasek.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Eny Yuliawati, mengatakan bahwa Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk mempertajam konsep draft policy brief, rencana aksi, alternative policy dan priority policy  terkait percepatan pembangunan dan pengoperasiaan Kereta Api Makassar-Parepare serta sebagai media sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

“FGD ini juga merupakan hasil kerjasama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta para peneliti dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan Australia yang tergabung dalam PAIR (The Partnership Australia Indonesia Research,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif AIC, Eugene Sebastian, Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi, Herawati Basirpuly.

Hadir juga Akademisi Unhas Makassar, Ilham Alimuddin; Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Wihana Kirana Jaya; Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Angkutan Massal Perkeretaapian, Zulfikri; Perwakilan dari Bappenas; dan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Darmawan. (omy)