Oleh : Bondan
Diskominfostandi Kota Bekasi menerima kunjungan dari Komisi I DPRD Kota Metro Lampung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi, Senin (9/1/2023). Foto: istimewa.
BEKASI (BeritaTrans.com) — Diskominfostandi Kota Bekasi menerima kunjungan dari Komisi I DPRD Kota Metro Lampung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi, Senin (9/1/2023).
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Metro ke Diskominfostandi Kota Bekasi ini dalam rangka mencapai daya guna dan hasil dalam pelaksanaan tugas komisi I DPRD Kota Metro Lampung di bidang Hukum, Pemerintahan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi, serta melakukan pembahasan tentang MPP (Mall Pelayanan Publik) di Kota Bekasi.
Tim kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Kota Metro Lampung diantaranya adalah Indra Jaya, Adulhak, Anggota Komisi I DPRD Kota Metro Lampung beserta jajarannya ditemui langsung oleh Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Inryd Arieswaty, Kepala Bidang e-Goverment Arwani, dan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Rika Susanna.
“Penyiapan sumber daya di Kota Bekasi terus ditingkatkan dan dikaji kapasitasnya, anggaran provider internet memiliki perbedaan harga dan itu semua berpusat pada diskominfostandi, untuk kebutuhan 250mbps diharga 1.7 Milliar dan 100mbps diharga 700 Juta,” ujar Kepala Bidang e-Goverment, Arwani, Senin (9/1/2023).
Baca Juga:
Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Karawang ke Pemkot Bekasi Terkait PPID dan Media Sosial
Lebih lanjut Arwani menjelaskan, bahwa memang sudah saatnya kita mendigitalisasi layanan untuk publik seperti pembuatan SKCK, SIM, KTP secara online. Hal itu juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Indra Jaya selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro.
Menurutnya penting pelayanan online dan SKCK di masa digitalisasi yang semakin cepat ini tentu diperlukan oleh kita semua, apalagi dokumen SKCK adalah satu satu dokumen yang sangat diperlukan masyarakat.
Baca Juga:
Diskominfostandi Ikuti Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
“Karena dokumen itu sering kali diminta, misalnya sebagai syarat penunjang untuk melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan serta hal lainnya,” ujar Indra Jaya. (Dan)
