Ditjen Hubla Tingkatkan Kompetensi SDM Bidang Penegakan Hukum dan Pengawasan Kespel

  • Oleh : Naomy

Kamis, 13/Jul/2023 13:25 WIB
Direktur KPLP Rivolindo Direktur KPLP Rivolindo

MANADO (BeritaTrans.com) - Tingkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) aktif mengupayakannya.

Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Baca Juga:
Kemenhub Bersama U.S. Embassy Gelar Maritim Security Exercise & Workshop Port Visit

Bimtek Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi teknis.

Direktur KPLP Rivolindo, menyampaikan, pihaknya berkomitmen menyegarkan dan memperbarui pengetahuan pegawai yang bertugas di bidang penegakan hukum serta pengawasan keselamatan pelayaran (kespel) pada UPT terkait.

Baca Juga:
Tim KPLP Amankan Kapal SV. Avatar Courage dari Perampokan di Perairan Batu Ampar Batam

"Bimtek ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim," ujar Rivolido, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, dalam bidang pelayaran, terdapat perkembangan ragam modus operandi kejahatan dan pelanggaran hukum di laut yang perlu mendapatkan perhatian serius. 

Baca Juga:
Direktur KPLP Lepas KN Trisula P.111 untuk Ikuti Marpolex Exercise di Filipina

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengamatan guna mengantisipasi permasalahan tersebut.

"Pengawasan dan pengamatan di bidang pelayaran harus didukung oleh personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayaran, serta memahami proses penegakan hukum yang harus dilakukan ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran," ulasnya. 

Dalam menghadapi tantangan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga terus menjalin sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lainnya, guna melakukan transfer pengetahuan yang saling menguntungkan.

"Melalui Bimtek ini, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi teknis dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," tutup Rivolindo.

Sebagai informasi, acara ini menghadirkan narasumber dari Pengadilan tinggi Manado, Sulawesi Utara; Kejaksaan tinggi Sulut, Ditreskrimsus dan ditpolairud kepolisian daerah sulawesi utara. 

Hadir jugs Staf Khusus Menhub Bidang Hubungan Antar Lembaga Mayjen TNI Mar. (Purn.) Buyung Lalana, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung; Kepala Kantor KesyahbandarandDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado; dan Kepala Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung.

Kepala UPP Likupang; Kepala UPP Melonguane; Kepala UPP Kotabunan; Kepala KSOP Kendari; Kepala KSOP Baubau dan Kepala KSOP Toli Toli. (omy)