JAKARTA (BeritaTrans.com) - Institut Studi Transportasi (INSTRAN) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik “DAMRI Melayani Tiada Henti” di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Kegiatam itu dengan tujuan mencari solusi atas tantangan pengembangan dan operasionalisasi angkutan DAMRI dengan semakin banyaknya wilayah serta trayek yang dilayani.

Diskusi publik juga bertujuan untuk mendorong komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator dalam mendukung pengembangan angkutan perintis dan memperkuat peran DAMRI dalam melayani mobilitas orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Instan dan MTI Bahas Peran Pemda dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi darat, PT DAMRI tentu menghadapi gempuran yang terus menerus, DAMRI telah memiliki sejarah panjang dalam melayani mobilitas geografis bagi warga Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Direktur Utama Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin tantangan moda angkutannya untuk peristis terutama di Timur Indonesia yaitu Papua. 

Baca Juga:
Korlantas Siap Implementasikan Penegakan Hukum Sistem Bayar Tol Tanpa Setop

"Di sana kantor kita dibakar, tetapi bis-bis kita diselamatkan bahkan warga sendiri yang membantu menyelamatkan bus itu, karena mereka merasa bus ini sangat perlu untuk kami menuju ke distrik lain," ujar Setia dalam diskusi, Kamis (30/11/2023).

Dia juga menceritakan bagaimana infratruktur di daerah juga masih minim, tetapi bus DAMRI tetap melayani warga pedalaman tersebut. 

Baca Juga:
Registrasi dan Identifikasi Kendaran Secara Akurat untuk Mensukseskan MLFF

"Bus-bus kita harus dimodifikasi, untuk melewati semacam sungai begitu, bayangkan ini bus membawa penumpang harus menerjang arus air," ungkapnya. 

Selain melayani di wilayah 3T, DAMRI juga melayani warga di perkotaan. Namun, peran DAMRI sebagai angkutan perkotaan semakin surut seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi harian. Meskipun begitu, harapan untuk bangkit kembali di perkotaan masih terbuka lebar seiring dengan tingginya keluhan mengenai polusi udara di perkotaan yang disebabkan oleh sektor transportasi. Ini menjadi peluang bisnis angkutan umum yang baik.

Tantangan DAMRI pada saat ini adalah bagaimana agar tetap eksis sebagai BUMN transportasi di seluruh penjuru tanah air, terlebih di masa pandemi Covid-19. Seluruh moda transportasi lain juga kena dampak, tetapi moda transportasi lain masih dapat diringankan bebannya dengan angkutan barang. Sedangkan sarana DAMRI diperuntukkan bagi penumpang.

DAMRI saat ini merger dengan PPD. Moda produksi PPD terbatas, tetapi jumlah SDM-nya cukup banyak, akibatnya merger tersebut berdampak pada bertambahnya beban finansial bagi DAMRI. 

Posisi DAMRI memang sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintah. Namun, DAMRI juga tidak dapat membuat perencanaan yang pasti untuk pengembangan bisnis jangka panjang karena sering kali muncul tugas dadakan yang harus dilaksanakan oleh DAMRI.

Salah satu tugas yang dijalankan oleh DAMRI adalah menjalankan angkutan perintis di wilayah-wilayah yang belum/tidak tersedia moda transportasi darat, seperti yang sering ditemukan di daerah-daerah 3T. 

Regulasi mengenai angkutan perintis itu sendiri juga dapat membebani DAMRI, seperti subsidi yang diberikan untuk angkutan perintis dengan hitungan tingkat keterisian 70% saja. Padahal, dalam kenyataan di lapangan, terutama untuk daerah-daerah 3T, tingkat ketersiannya tidak mencapai 30%. Itu berarti DAMRI harus menutup biaya operasional yang tidak dapat ditutup dari pendapatan tiket.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT DAMRI ini perlu diangkat ke publik agar memperoleh atensi dari para pengambil kebijakan. Salah satu upaya untuk mengangkat masalah ke publik itu adalah melalui diskusi publik dengan multi stakeholder.

Adapun yang menjadi pembicara yaitu Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto, Kasubdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuady, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Setyo Puji Hartono, Perencana Ahli Madya Direktorat Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dail Umamil Asri, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sandi, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.

(fhm)