BANDUNG (BeritaTrans.com) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktorat Kenavigasian terus berupaya melakukan penyusunan anggaran belanja negara yang kredibel, akuntabel dan transparan. 

Hal itu diungkapkan Direktur Kenavigasian Capt. Budi Mantoro saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Pengusulan Kegiatan Bidang Kenavigasian di Bandung, Senin (11/12/2023). 

Baca Juga:
Kemenhub Fokus Pengembangan Kenavigasian Pelayaran, Dukung Pertumbuhan Ekonomi di NTT

"Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah dengan memperkuat penganggaran berbasis kinerja, penerapan penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah," katanya. 

Oleh karena itu, digelar Bimtek agar sistem penganggaran dapat dipahami secara baik dan benar juga oleh pemangku kepentingan (stakeholder). 

Baca Juga:
Ditjen Hubla Segera Perbarui Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan

Dalam aspek kenavigasian, Capt. Budi mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan tertib sesuai dengan ketentuan adalah tanggung jawab bersama antara Direktorat Kenavigasian dengan Distrik Navigasi Tipe A kelas I, kelas II dan kelas III serta Distrik Navigasi Tipe B, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Dalam melaksanakan pengusulan kegiatan kenavigasian, harus diperhatikan betul baik dari sisi administrasi, transparansi maupun akuntabilitas rencana kerja dan anggaran yang diusulkan,” imbuhnya.

Baca Juga:
KM. Dobonsolo Kembali Angkut Ribuan Peserta Arus Balik Mudik Gratis Sepeda Motor Dari Semarang ke Jakarta

Tantangan utama pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, kata dia adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan sehingga menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan nasional. 

“Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja (Quality Of Spending) melalui pemantapan penerapan sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara” urai Capt. Budi.

Adapun dalam hal keterbatasan anggaran yang bersumber dari rupiah murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), metode pendekatan Creative Financing pun mengemuka menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan realisasi usulan kegiatan, salah satunya melalui skema SBSN.

Sebagai informasi, penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara (RKA-K/L) merupakan bagian dari Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). 

“Kita semua telah bekerja keras untuk melaksanakan amanat tersebut, tentunya banyak hal persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pengusulan rencana kerja dan anggaran. Maka saya berharap, bimtek ini dapat menjadi wadah berdiskusi untuk memberikan masukan konstruktif dan peserta dapat memberikan tanggapan atas pemaparan narasumber yang berkompeten di bidangnya,” tambahnya.

Turut menjadi narasumber dalam Bimtek kali ini di antaranya Kasubdit Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta Kasubdit Transportasi Laut Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas. 

Bimtek ini dihadiri perwakilan 25 Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, II, dan III dan Distrik Navigasi Tipe B. (omy)