JAKARTA (BeritaTrans.com) – Peran penting Alur Pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan terciptanya keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. 

Baca Juga:
Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulau Teor Maluku Dibahas

Penataan Alur Pelayaran (Routeing of Ships) dan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Aids to Navigation/AtoN), Telekomunikasi Pelayaran (Marine Telecommunications), serta layanan lalu lintas pelayaran/Vessel Traffic Services (VTS) merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas, Subagyo menyampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Potensi Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Dalam Menghadapi Tantangan Keselamatan Pelayaran Masa Depan” di Jakarta, Rabu (20/12/2023). 

Baca Juga:
Keselamatan Pelayaran Kembali Disosialisasikan

"Penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan keselamatan pelayaran tidak terbatas pada alur masuk pelabuhan atau wilayah perairan pelabuhan saja, namun mencakup seluruh perairan nusantara dari perairan pendalaman hingga perairan pada zona ekonomi eksklusif dan pulau-pulau terdepan NKRI dimana antara lain membentang Alur Perlintasan, Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI), Alur Lintas Transit dan Alur Lintas Damai bagi kapal," urainya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai proses yang dilaksanakan secara manual, turut mengalami perubahan yang signifikan yang diwarnai dengan transformasi digital secara masif.

Baca Juga:
Kemenhub Fokus Pengembangan Kenavigasian Pelayaran, Dukung Pertumbuhan Ekonomi di NTT

"Disamping mendorong terjadinya transformasi digital, Revolusi Industri 4.0 juga mendorong peningkatan yang pesat pada bidang pelayaran, termasuk dalam bidang Kenavigasian" kata Subagyo.

FGD kali ini bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kenavigasian kepada masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang kian berkembang pesat, termasuk teknologi keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, sehingga menjamin kelancaran logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut, Subagyo juga menegaskan agar jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terutama Direktorat Kenavigasian dan Direktorat Kepelabuhanan serta Direktorat KPLP, agar melakukan sinergi  pengawasan keselamatan pelayaran dengan berkolaborasi pemanfaatan sarana Kenavigasian yang dimiliki Distrik Navigasi seluruh Indonesia.

Sedangkan bagi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, yang merupakan satker PK-BLU pertama di lingkungan Direktorat Kenavigasian dalam menyelenggarakan Layanan Utama dan Layanan Penunjang, agar menitikberatkan orientasi pada peningkatan ragam dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna jasa.

“Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna meningkatkan pemanfaatan pengelolaan aset-aset Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok untuk menghasilkan produk-produk yang memanfaatkan produksi dalam negeri,” kata Subagyo.

FGD ini menghadirkan Nara Sumber dari Ketua Dewan Pengawas BLU Disnav Tipe B Tg. Priok, IHengki Angkasawan, Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Prof. Dr. Capt. H.M. Thamrin, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Ari Purboyo, dan  Wakil DPP INSA, Hutakemri Ali Samad.

Pada kesempatan ini pula, Direktur Kenavigasian Capt. Budimantoro memberikan closing speech. 

"Jika kita melihat atau mendalami Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, keselamatan pelayaran tersebut ada dua yaitu terkait dengan kelayakan kapal dan kenavigasian. Kapal dan SDM yang terkait dengan kualitas dan kompetensinya merupakan faktor Internal dan kenavigasian merupakan faktor eksternalnya. Kenavigasian yang dimaksud yaitu alur perlintasan termasuk di dalamnya tata cara berlalu lintas, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran, semua ini harus runut dan harus jalan sesuai dengan aturan," ucap Capt. 
Budi. 
 
Adapun peserta FGD adalah perwakilan dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III, Polisi Air dan Udara Polda Metro Jaya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputi Kelembagaan Tata Laksana Kemenpan RB, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti,   Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Marves, Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenhub, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenhub, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kemenhub.

Hadir juga perwakilan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub, Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Kantor KSOP Utama Tg. Priok, KSOP Kelas 1 Banten, Para Kepala Distrik Navigasi Seluruh Indonesia, Para Pimpinan Perusahaan, Para Pimpinan Asosiasi, baik secara luring maupun daring. (omy)