BANTEN (BeritaTrans.com) -  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
mengantisipasi cuaca ekstrem dan mengamankan kondisi angkutan penyeberangan khususnya di periode Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). 

Kepala BPTD Kelas II Banten Benny Nurdin Yusuf menegaskan, pihaknya tidak akan bermain-main dengan cuaca ekstrem demi keselamatan pelayaran penyeberangan. 

Baca Juga:
Cuaca Ekstrem di Lintasan Merak-Bakauheni, ASDP Tingkatkan Kewaspadaan

"Bila informasi dari BMKG keluar maka BPTD akan menyampaikan ke petugas Local Port System (LPS) lalu diteruskan ke Syahbandar nanti akan disampaikan operator kapal dan operator pelabuhan. Bila memang berpotensi sampai penutupan dermaga pelabuhan, maka kami akan mengeluarkan maklumat penutupan sementara dermaga dan nanti akan kita cabut saat cuaca kembali normal," urai Benny di Pelabuhan Merak, Kamis (21/12/2023).

Hal-hal lain terkait dengan pengaturan lalu lintas di baik di dalam dan di luar pelabuhan juga dilakukan. Di dalam pelabuhan dilakukan koordinasi dengan operator dan di luar bersinergi dengan kepolisian.

Baca Juga:
Dirlala: 2,4 Juta Penumpang akan Gunakan Angkutan Laut Pada Libur Nataru 2023

Menurut Benny, koordinasi juga terus dilakukan bersama petugas yang ditempatkan di Posko dan sudah disiapkan Standard Operational Procedure (SOP) bila ada peringatan dini serta peringatan cuaca ekstrem yang berpotensi pada penutupan dermaga, maka akan dilakukan penindakan bersama-sama.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan setiap tahunnya selalu berkoordinasi dengan BPTD untuk mengamankan kondisi penyeberangan dari bahaya cuaca ekstrem atau gelombang arus yang kuat.

Baca Juga:
Urai Kepadatan Kendaraan di Pelabuhan Merak, Dijalankan Skenario Buka Tutup

Menurutnya, setiap stakeholder memiliki SOP dan perlu diharmonisasikan dalam kondisi darurat, karena bila tidak, maka akan kisruh dan kacau atau bahkan muncul konflik. 

"Pengendalinya dari BPTD dan BMKG adalah sumber informasi yang disusun secara tertulis, nah SOP bersama yang tertulis dan diharmonisasikan," ujar Dwikorita. 

SOP yang sudah diharmonisasi, harus diuji coba atau simulasi untuk diketahui apakah ada kendala atau tidak untuk selanjutnya disempurnakan untuk diterapkan bersama. 

Dwikorita mengapresiasi kesigapan petugas BPTD yang sangat peduli terhadap keselamatan dan gerak cepat mengantisipasi kondisi darurat di dermaga, seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak malam tadi (20/12) di mana terjadi angin kencang sehingga kapal tidak bisa sandar.

"Petugas BPTD juga terjun mengatur lalu lintas karena dampaknya kalau sudah cuaca buruk, maka penyeberangan bisa sampai berhenti dan ini yang harus diantisipasi. Hal itu lantaran bila bongkar muat dan aktivitas penyeberangan berhenti berarti akan terjadi antrean, maka perlu mengharmonisasikan SOP," ujarnya.

Terkait itu juga BMKG mengingatkan agar operator kapal mengikuti prosedur yang diatur oleh BPTD dan harus dipatuhi jangan sampai dilanggar. 

"Bagi pengguna jasa agar patuhi informasi yang disampaikan oleh BMKG dan BPTD, jangan dilanggar kalau enggak boleh berlayar ya enggak usah, BPTD juga yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar jadi patuhi jangan dilanggar karena mengikuti informasi cuaca," imbuh Dwikorita. 

BMKG menurutnya terus memonitoring dan memperbarui informasi cuaca yang diperoleh melalui peralatan yang mutakhir seperti satelit dan perkiraannya benar-benar dihitung dengan peralatan yang andal dan memadai. 

Pihaknya akan mengeluarkan peringatan dini dan akan ditangkap juga oleh BPTD untuk selanjutnya diinformasikan kepada operator kapal.

"Biasanya akan berlaku 2-3 jam hingga informasi baru akan diterima kembali," tutupnya. (omy)