Oleh : Redaksi
BPSDMP bersama Pemda di Rakor Polbit Vokasi
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Bidang Transportasi yang berkompeten di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kerja sama Pola Pembibitan Pendidikan Tinggi Vokasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) di Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi BPSDMP Kementerian Perhubungan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMP, Capt. Wisnu Handoko saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Sama Pola Pembibitan Pendidikan Tinggi Vokasi dengan Pemerintah Daerah di Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi BPSDMP di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
“Program pola pembibitan (polbit) merupakan program pendidikan taruna/taruni Kementerian Perhubungan yang disiapkan untuk mengisi jabatan PNS. Pola pembibitan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang lulus seleksi penerimaan," ungkapnya.
Dia menyampaikan, hingga tahun 2023, BPSDMP telah menerima 15.863 taruna/i polbit melalui proses rekrutmen Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) untuk dididik pada 22 Perguruan Tinggi BPSDMP.
Baca Juga:
BPSDMP Gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Natuna
“Kerja sama polbit dengan daerah saat ini baru dilakukan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) untuk memenuhi SDM transportasi darat daerah," jelasnya.
Dia mengharapkan, kerja sama ke depannya tidak hanya dengan PTDI-STTD, namun juga dengan perguruan tinggi BPSDMP lainnya untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi matra laut, udara, dan perkeretaapian daerah sesuai kebutuhannya.
Baca Juga:
BPSDMP Siap Cetak SDM Transportasi ASDP Unggul dan Kompeten
Dalam kesempatan ini, BPSDMP juga menandatangani kerja sama program pola pembibitan dengan delapan pemerintah daerah, yaitu Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pagar Alam, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BPSDMP, Rini Tri Rejeki melaporkan maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah guna pemenuhan SDM di bidang transportasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, bahwa Kementerian Perhubungan melalui BPSDMP memiliki peran utama dalam pemenuhan SDM di bidang transportasi baik untuk regulator, operator dan industri. Untuk itu kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari BPSDMP dalam mewujudkan SDM Bidang Transportasi yang berkompeten, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah," urainya.
Guna membahas pemenuhan kebutuhan SDM Pemerintah Daerah, rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur, KemenPanRB, Aba Subagja, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Ir. Suprayitno, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kemendagri, Ir. Moh. Yuliarto, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, BKN, Sri Widayanti, Kepala Bagian Perencanaan SDM, Biro SDM dan Organisasi Kemenhub, Yose Rizal. (omy)
