BEKASI (BeritaTrans.com) - Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memiliki kondisi perairan di kawasan pelabuhan cukup tenang, karena ombak besar dari Samudera Hindia dilindungi oleh Pulau Karang.

Pelabuhan Barus diketahui merupakan pusat perdagangan rempah sejak abad ke-7, sehingga Pelabuhan ini menjadi sangat penting dalam aktivitas perdagangan khususnya hasil rempah serta sebagai tempat berlabuhnya kapal dagang di wilayah itu. 

Baca Juga:
Ditjen Hubla Segera Perbarui Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan

Jenis rempah yang diperdagangkan adalah seperti kapur barus, kemenyan, gambir, kayu manis, cengkeh, pala, damar, rotan, kayu cendana, gading gajah, lada dan rempah-rempah lainnya. 

Mengingat peran penting tersebut, maka Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian akan segera menetapkan Alur-Masuk Pelabuhan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 

Baca Juga:
KM. Dobonsolo Kembali Angkut Ribuan Peserta Arus Balik Mudik Gratis Sepeda Motor Dari Semarang ke Jakarta

Direktur Kenavigasian Capt. Budi Mantoro menyampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, di Hotel Amarossa Grande Bekasi, Kamis (28/3/2024). 

Menurut Capt. Budi, saat ini dalam menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Pelabuhan Barus, telah dilaksanakan  beberapa kegiatan kenavigasian, antara lain bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kenavigasian melalui Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga telah melaksanakan kegiatan survey mandiri untuk penetapan Alur–Pelayaran Masuk Pelabuhan Barus. 

Baca Juga:
Kemenhub Segera Tetapkan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sadai

“Sedangkan berdasarkan RIPN tahun 2017, mulai dari tahun 2017 s/d 2037 Pelabuhan Barus merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dikelola dan ditangani oleh Kantor Unit Peneyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus” kata Capt. Budi.
 
Selanjutnya, untuk ketertiban lalu lintas kapal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, serta alat pengatur kepelabuhanan baik pembangunan, pengembangan dan operasional untuk saat ini maupun yang akan datang.

“Jadi tujuan utama dari penetapan Alur – Pelayaran Masuk Pelabuhan Barus adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi sehingga dapat mencegah adanya musibah di laut seperti tubrukan, tenggelam, terbakar, dan kandas, serta adanya perlindungan dan kelestarian lingkungan maritim," ujarnya. 

Capt. Budi juga mengatakan, kegiatan Kenavigasian yang dilaksanakan tersebut, manfaatnya tidak hanya untuk kepentingan Distrik Navigasi semata, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya. 

Untuk itu, pihaknya mengajak semua instansi dan stakehoders terkait untuk menciptakan sinergi dan kerja sama antar instansi serta saling mendukung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. 

Menurutnya, kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antar instansi sangat diperlukan guna menghindari sikap ego sektoral yang dapat menghambat proses menuju tujuan bersama.

Dengan sinergi yang baik tersebut, tentunya akan mampu bekerja sama secara efektif, saling mendengarkan, dan berbagi sumber daya guna mencapai hasil yang optimal. 

Dengan kerja sama yang solid dan kesadaran akan pentingnya sinergi, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan bersama.

“Kami percaya dengan semangat team work, ke depan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan transportasi laut yang aman dan selamat baik di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga pada khususnya maupun seluruh wilayah perairan Indonesia” ujar dia.

Sebagai informasi, kegiatan FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga, terkait Survey hidro-oceanografi dalam rangka rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Barus, Direktorat kepelabuhanan terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan Pelabuhan Barus, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk Pelabuhan Barus pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran masuk Pelabuhan Barus.

Adapun para peserta FGD berasal perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah serta perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. (omy)