Kemenhub Gandeng US Coast Guard Verifikasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan

  • Oleh : Naomy

Senin, 06/Mei/2024 19:30 WIB
Kemenhub-US Cost Guard Kemenhub-US Cost Guard


BALI (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan keamanan kapal dan fasilitas Pelabuhan, salah satunya dengan memastikan pelaksanaan dan implementasi Kode Keamanan Internasional terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code) berjalan dengan baik dan konsisten.

Penerapan ISPS Code merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional. 

Baca Juga:
Kemenhub Bersama U.S. Embassy Gelar Maritim Security Exercise & Workshop Port Visit

Dalam dunia yang terus berkembang, tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas. 

"ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif," jelas Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi, saat membuka giat pelaksanaan Verifikasi ke-IV Statement of Compliance of Port Facility (SoCPF) Pelabuhan Benoa, Bali, Senin (6/5/2024).

Baca Juga:
Tim KPLP Amankan Kapal SV. Avatar Courage dari Perampokan di Perairan Batu Ampar Batam

Melalui Verifikasi ke–4 yang telah kita persiapkan ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan terhadap Fasilitas Pelabuhan dapat dilakukan. 

"Kami berharap dapat melihat peningkatan dalam efisiensi operasional, infrastruktur, pelayanan, dan keamanan pelabuhan,” kata Jon.

Baca Juga:
Direktur KPLP Lepas KN Trisula P.111 untuk Ikuti Marpolex Exercise di Filipina

Pada kegiatan Verifikasi ke-4 ini, dia mengungkapkan, Ditjen Hubla selaku Designated Authority menggandeng United State Coast Guard untuk melaksanakan Uji Kepatuhan Training, Drill, dan Exercise (TDE) ISPS Code terhadap fasilitas Pelabuhan Benoa, Bali.

Kerja sama dengan US Coast Guard ini, menurutnya, merupakan wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP selaku Indonesian Sea and Coast Guard dalam memperkuat sinergi antar lembaga untuk mencapai keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Jon menjelaskan, Verifikasi ke-4 ini bertujuan untuk melakukan kunjungan ke fasilitas pelabuhan (visit port facility), sekaligus memperkuat kerjasama yang berkelanjutan dengan US Coast Guard dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi ISPS Code. 

"Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Designated Authority bersama US Coast Guard, diharapkan penilaian terhadap implementasi ISPS Code di Indonesia dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas pelaksanaan ISPS Code di negara kita," imbuhnya.
  
Kegiatan ini juga menjadi kesempatan berharga untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi terkini seperti pencegahan, penanganan, adanya serangan siber security yang saat ini sedang berkembang guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan dalam sektor maritim.

ISPS Code merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

ISPS Code diterapkan melalui Bab XI-2 mengenai Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea - SOLAS). 

Kode ini memiliki dua bagian, yang satu wajib dan yang satu saran/petunjuk dan mulai diberlakukan secara internasional mulai 1 Juli 2004, bagi jenis atau tipe kapal yang melayari perairan internasional, yang meliputi Kapal Penumpang, termasuk High Speed Passenger Craft, Cargo Ship, termasuk High Speed Craft dengan tonase > 500 GT dan Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) serta Fasilitas Pelabuhan yang memberi layanan terhadap kapal-kapal yang melayari perairan internasional.

Untuk memastikan agar pelaksanaan dan implementasi ISPS Code di Indonesia dapat berjalan baik dan konsisten, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagai acuan kerja bagi  semua pemangku kepentingan (stakeholders). 

"Sedangkan tata cara pelaksanaan verifikasinya diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan," pungkas Jon.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor KSOP Kelas II Benoa, Herbert E.P Marpaung, dan Kepala Sub Regional Bali Nusa PT Pelindo Fariz Hariyoso beserta tim auditor ISPS Code dari Direktorat KPLP. Sedangkan delegasi dari US Coast Guard dipimpin oleh Mr. Scott Wolland. (omy)