Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mengelola dan memanfaatkan laut secara bijak untuk memberikan warisan kepada generasi selanjutnya. Pemberian izin dan digitalisasi data menjadi faktor penting dalam mengelola dan memanfaatkan laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi perizinan berusaha perikanan menjelang dijalankannya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Program ekonomi biru PIT dijadwalkan mulai berlaku pada awal tahun 2024.
Meski resor tersebut memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Besar yang masih berlaku hingga sekarang. Namun, resor belum memiliki izin PKKPRL, yang juga merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para nelayan di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya Merauke, untuk tidak melanggar batas perairan negara tetangga dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap untuk bermigrasi perizinan dari izin daerah menjadi izin pusat. Fasilitasi ini dilakukan dalam bentuk gerai perizinan usaha perikanan tangkap di samping layanan secara online selama 24 jam.
Sebanyak 59 pembudidaya udang Vannamei yang terdiri dari Perusahaan dan Pelaku Usaha Perorangan di kota Batam berkomitmen penuh akan mematuhi aturan terkait perizinan berusaha dan ketentuan operasional pembudidayaan ikan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo Ameizing Trip yaitu potongan harga tiket kereta api dengan diskon hingga 20% dari subkelas terendah. Penjualan mulai Mulai 7 sampai dengan 9 Mei 2023 untuk keberangkatan tanggal 8-31 Mei 2023.
Promo ini berlangsung pada tanggal 7 - 9 Mei 2023 untuk keberangkatan tanggal 8 - 31 Mei 2023. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, ataupun seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan (Ditjen PSKDP) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap kegiatan operasional di salah satu tambak udang yang meresahkan masyarakat nelayan di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau pelaksaanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di terminal khusus PT Kolaka Nickel Indonesia di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (23/2/2023).