Fasilitas Kesehatan Tak Memadai, Bupati Anambas Dievakuasi dengan Kapal ke Batam

  • Oleh : Redaksi

Selasa, 03/Agu/2021 06:46 WIB
Ilustrasi. Kapal feri tujuan Batam-Tanjung Pinang melintas di perairan Telaga Punggur, Kepulauan Riau. Foto: Kompas.id. Ilustrasi. Kapal feri tujuan Batam-Tanjung Pinang melintas di perairan Telaga Punggur, Kepulauan Riau. Foto: Kompas.id.

BATAM (BeritaTrans.com) - Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dinyatakan positif Covid-19. Senin (2/8/2021), dini hari, ia dievakuasi dengan kapal laut untuk dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros, Batam, Kepulauan Riau. Hal itu mengungkap kerawanan fasilitas kesehatan di daerah terluar yang minim fasilitas dan sumber daya untuk menghadapi pandemi.

Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas Sahtiar mengatakan, Abdul diketahui positif Covid-19 sejak 31 Juli lalu. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa. Pada 1 Agustus, kondisi Abdul semakin lemah. Oleh karena itu, diputuskan ia segera harus dirujuk ke RS lain yang fasilitasnya lebih memadai.

Baca Juga:
800 Penumpang Terinfeksi Covid-19, Kapal Pesiar Mewah Berlabuh di Sidney

"Kami tidak mau mengambil risiko, karena memang (di Anambas) tidak ada tempat untuk merawat pasien Covid-19 yang bergejala. Selama ini kalau ada yang parah ya dirujuk ke Batam atau Tanjung Pinang," kata Sahtiar saat dihubungi.

Sampai berita ini ditulis pukul 12.30, Abdul masih dalam perjalanan dengan Kapal Motor (MV) Cinta Indomas. Di kapal itu, ada dua pasien Covid-19 lain dan enam perawat. Perjalanan dari Kepulauan Anambas menuju Batam diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 12 jam.

Baca Juga:
Pascapencabutan Aturan Wajib Tes Covid-19, Penumpang Pelabuhan Bali dan Lombok Meningkat

Sahtiar menambahkan, upaya pelacakan terhadap orang-orang yang menjalin kontak erat dengan Abdul telah dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 semakin meluas. Namun, ia belum dapat memastikan hasil tes reaksi rantai polimerase (PCR) terhadap para kontak erat tersebut.

Abdul merupakan kepala daerah keenam di Kepri yang diketahui positif Covid-19. Pada 8 Juli lalu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga diumumkan terjangkit Covid-19. Sebelumnya, Gubernur Kepri yang sebelumnya, Isdianto, juga pernah terjangkit Covid-19 pada awal Agustus 2020.

Baca Juga:
Setelah Dinyatakan Positif Covid-19, 59 Penumpang Kapal Gunung Dempo Jalani Tes Swab PCR

Pada 27 Juli 2021, giliran Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda yang mengumumkan dirinya positif Covid-19. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga pernah mengidap penyakit itu pada pertengahan April 2021.

Adapun Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul meninggal akibat Covid-19 pada akhir April 2020. Ia sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Raja Ahmad Tabib selama 17 hari.

Fasilitas kesehatan minim

Proses evakuasi Abdul ke Batam mengungkap ketidaksiapan fasilitas kesehatan di daerah terluar menghadapi pandemi Covid-19. Tiga RS di Kepulauan Anambas tidak memiliki instalasi perawatan intensif (ICU). Selain itu, daerah terluar seperti Kepulauan Anambas juga harus menghadapi minimnya dokter spesialis dan kendala pasokan alat-alat kesehatan.

Salah satu dokter di RSUD Tarempa, dr Sonny Fadli mengatakan, pemerintah harus segera membenahi fasilitas kesehatan di Kepulauan Anambas. Sebaran virus SARS-CoV-2 varian Delta dikhawatirkan akan memicu lonjakan pasien seperti yang saat ini terjadi di Jawa dan Bali.

"Pemerintah sudah harus mulai bersiap bagaimana jika lonjakan pasien yang terjadi di Jawa dan Bali nanti terjadi di Kepulauan Anambas. Di Jawa dan Bali, yang fasilitas kesehatannya jauh lebih lengkap saja mereka tetap kewalahan. Seperti apa jadinya kalau hal itu nanti terjadi di sini," ujar Sonny.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri, dr Rusdani khawatir mengenai penyebaran Covid-19 di wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil, seperti Kepulauan Anambas. Banyak daerah tidak memiliki RS yang dilengkapi ICU. Tenaga kesehatan dan alat kesehatan juga sangat terbatas.

"Pejabat saja butuh waktu lebih dari 10 jam untuk dievakuasi ke RS yang lebih memadai. Bagaimana nanti klo ada warga biasa atau tenaga kesehatan yang terpapar. Mereka tidak mungkin punya dana untuk menyewa kapal seperti itu," ucap Rusdani.

Rusdani menegaskan, persoalan minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil adalah persoalan besar dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah itu agar warga di daerah terpencil bisa mendapatkan pelayanan yang layak bila mereka terjangkit Covid-19.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kepri menunjukkan, hingga 1 Agustus, total kasus positif Covid-19 di Kepulauan Anambas tercatat sebanyak 1.466 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 210 di antaranya merupakan kasus aktif. Adapun jumlah pasien meninggal tercatat 31 orang. (dn/sumber: Kompas.id)