JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia kembali dibuka Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan menyebut, kebijakan pemerintah Arab Saudi kembali membuka umroh karena semakin terkendalinya penanganan Covid di Indonesia.

"Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur atas dibukanya kembali ibadah umroh untuk umat Muslim dari Indonesia. Kebijakan. Kebijakan kembali membuka jemaah umroh oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan Covid-19 di Indonesia," katanya kepada wartawan, Minggu (10/10).

Ace menyebut, yang harus ditindaklanjuti secara teknis adalah sejauh mana persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Arab Saudi terkait teknis penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia. Diantaranya soal protokol kesehatan dan biaya.

"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dimohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembicaraan secara teknis pelaksanaan detailnya, terutama soal protokol kesehatan dan ketentuan yang terkait dalam penyelenggaraan umroh di tanah suci itu," tuturnya.

Menurut Ace, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia dalam penanganan Covid-19. Ini adalah kabar gembira.

"Ini merupakan kabar yang menggembirakan yang diharapkan dapat memenuhi kerinduan umat Islam Indonesia untuk berziarah ke tanah suci," pungkas politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah melakukan nota diplomatik di kedutaan Besar Arab Saudi diJakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Agam Yaqut Cholil Qoumas. Dalam pertemuan tersebut membicarakan terkait dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah Indonesia.

"Pernyataan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno saat konferensi pers dalam saluran youtube Kementerian Luar Negeri, Sabtu (9/10). (ds/sumber Merdeka.com)