Oleh : Redaksi
BEIJING (BeritaTrans.com) - Kapal di perairan China menghilang dari sistem pelacakan industri, menciptakan sakit kepala lain untuk rantai pasokan global. Isolasi China yang tumbuh dari seluruh dunia—bersama dengan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh asing—mungkin menjadi penyebabnya.
Analis mengatakan mereka mulai memperhatikan penurunan lalu lintas pengiriman menjelang akhir Oktober, karena China bersiap untuk memberlakukan undang-undang yang mengatur privasi data.
Biasanya, perusahaan pelayaran dapat melacak kapal di seluruh dunia karena dilengkapi dengan transceiver Sistem Identifikasi Otomatis, atau AIS.
Baca Juga:
MV Kabul Kapal Kontainer Iran Disita India
Sistem ini memungkinkan kapal untuk mengirim informasi — seperti posisi, kecepatan, arah, dan nama — ke stasiun yang berbasis di sepanjang garis pantai menggunakan radio frekuensi tinggi. Jika kapal berada di luar jangkauan stasiun tersebut, informasi dapat dipertukarkan melalui satelit.
Tapi itu tidak terjadi di ekonomi terbesar kedua di dunia, pemain penting dalam perdagangan global. Dalam tiga minggu terakhir, jumlah kapal yang mengirim sinyal dari negara tersebut telah turun hampir 90%, menurut data dari penyedia data pengiriman global VesselsValue.
Baca Juga:
Mitsui Lines Luncurkan 2 Kapal Kontainer Otonom Pertama di Dunia
"Kami saat ini melihat pengurangan luas industri dalam sinyal AIS terestrial di China," kata Charlotte Cook, kepala analis perdagangan di VesselsValue.
Undang-undang data baru dapat memperburuk kekacauan rantai pasokan
Ditanya tentang masalah ini, Kementerian Luar Negeri China menolak berkomentar. Kantor Informasi Dewan Negara, yang bertindak sebagai kantor pers untuk kabinet negara, tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang mengapa penyedia pengiriman kehilangan akses ke data.
Tetapi para analis berpikir mereka telah menemukan pelakunya: Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Tiongkok, yang mulai berlaku 1 November. Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan yang memproses data untuk menerima persetujuan dari pemerintah Tiongkok sebelum mereka dapat membiarkan informasi pribadi meninggalkan tanah Tiongkok — sebuah aturan yang mencerminkan ketakutan di Beijing bahwa data tersebut bisa berakhir di tangan pemerintah asing.
Undang-undang tidak menyebutkan data pengiriman. Tetapi penyedia data China mungkin menahan informasi sebagai tindakan pencegahan, menurut Anastassis Touros, pemimpin tim jaringan AIS di Marine Traffic, penyedia informasi pelacakan kapal utama.
"Setiap kali Anda memiliki undang-undang baru, kami memiliki periode waktu di mana setiap orang perlu memeriksa apakah semuanya baik-baik saja," kata Touros.
Pakar industri lainnya memiliki lebih banyak petunjuk tentang pengaruh undang-undang tersebut. Cook mengatakan bahwa rekan-rekannya di China mengatakan kepadanya bahwa beberapa transponder AIS dipindahkan dari stasiun yang berbasis di sepanjang garis pantai China pada awal bulan, atas instruksi otoritas keamanan nasional. Satu-satunya sistem yang diizinkan untuk tetap harus dipasang oleh "pihak yang memenuhi syarat".
Tidak semua data hilang: Satelit masih dapat digunakan untuk menangkap sinyal dari kapal. Tapi Touros mengatakan bahwa ketika sebuah kapal dekat dengan pantai, informasi yang dikumpulkan di luar angkasa tidak sebaik yang bisa dikumpulkan di darat.
"Kami membutuhkan stasiun terestrial untuk mendapatkan gambar yang lebih baik, gambar yang lebih berkualitas," tambahnya.
Dengan mendekatnya Natal, hilangnya informasi dari daratan China — rumah bagi enam dari 10 pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia — dapat menciptakan lebih banyak masalah bagi industri pelayaran global yang sudah bermasalah. Rantai pasokan berada di bawah tekanan tahun ini karena pelabuhan yang sangat padat berjuang untuk memenuhi permintaan barang yang meningkat dengan cepat.
Satu kapal kargo terlihat di Yangshan Deepwater Port di Shanghai Oktober lalu. Perusahaan data pengiriman mengatakan mereka telah kehilangan informasi tentang kapal di perairan China dalam beberapa pekan terakhir.
Perusahaan pelayaran mengandalkan data AIS untuk memprediksi pergerakan kapal, melacak tren musiman, dan meningkatkan efisiensi pelabuhan, menurut Cook dari VesselsValue.
Dia mengatakan kurangnya data China "dapat secara signifikan berdampak pada visibilitas rantai pasokan laut di seluruh China." Negara ini adalah salah satu importir utama dunia untuk batu bara dan bijih besi, serta pengekspor peti kemas yang besar.
"Saat kita memasuki periode Natal, itu akan berdampak sangat besar pada [rantai pasokan] dan ini adalah elemen terpenting saat ini," kata Georgios Hatzimanolis, ahli strategi media untuk Lalu Lintas Laut.
Dia memperkirakan hilangnya data kapal "menit demi menit" dari China memiliki "dampak besar pada rantai pasokan," karena perusahaan dapat kehilangan informasi penting tentang waktu dok, pembongkaran, dan keberangkatan kapal.
Rantai pasokan global sudah berada di bawah "tekanan besar," tambahnya. "Tidak perlu faktor lain untuk membuatnya lebih sulit."
Isolasi diri China
Keinginan China untuk mempertahankan kendali mutlak atas semua data dan informasi di dalam perbatasannya tidak mengejutkan, karena Presiden Xi Jinping terus menegaskan kembali dominasi Partai Komunis yang berkuasa dalam setiap aspek ekonomi dan masyarakat.
Negara ini telah mendorong swasembada ekonomi karena menghadapi ancaman eksternal, seperti sanksi AS terhadap teknologi utama.
Xi menekankan tujuan kemandiriannya di tahun-tahun sebelum dan selama perang perdagangan dan teknologi yang pahit dengan mantan Presiden AS Donald Trump. Itulah intinya, misalnya, "Made in China 2025," sebuah rencana ambisius untuk mendorong sektor manufaktur China ke bidang teknologi yang lebih maju.
Beberapa pejabat tinggi di Beijing baru-baru ini mencoba memadamkan kekhawatiran di antara investor global bahwa negara itu mengisolasi diri dari seluruh dunia karena memprioritaskan keamanan nasional.
Wakil Presiden China Wang Qishan, yang dianggap sebagai sekutu tepercaya Xi, mengatakan kepada Forum Ekonomi Baru Bloomberg di Singapura bahwa China tidak akan "berkembang terisolasi dari dunia." Berbicara melalui video, dia juga meminta negara-negara untuk menjaga rantai pasokan "stabil dan lancar."
Tetapi China telah menganut kebijakan selama pandemi virus corona yang seringkali tampak melakukan sebaliknya.
Misalnya, selama pandemi, Xi telah menggandakan dorongannya untuk kemandirian, menekankan perlunya menciptakan rantai pasokan "independen dan terkendali" untuk memastikan keamanan nasional.
Dan tindakan keras negara itu terhadap teknologi diperpanjang musim panas ini ke IPO asing, ketika Administrasi Cyberspace China mengusulkan agar perusahaan besar dengan lebih dari satu juta pelanggan meminta persetujuan sebelum mencatatkan saham di luar negeri. Seperti halnya undang-undang privasi data baru-baru ini, agensi tersebut mengutip kekhawatiran tentang apakah data pribadi yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan itu dapat dieksploitasi oleh pemerintah asing.
Tindakan China tahun ini mungkin harus dibayar mahal, jika negara itu bertindak terlalu jauh dalam upayanya untuk melindungi diri dari campur tangan asing.
Sumber: cnn.com
