TANJUNG BALAI KARIMUN (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Tanjung Balai Karimun gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Gerai Terpadu Bangkitnya Ekonomi Nelayan di Era New Normal. 

Baca Juga:
KSOP Tanjung Balai Karimun Bahas Kewenangan UPT Ukur Kapal dalam FGD

Bantuan yang diberikan berupa Pas Kecil gratis, alat keselamatan, fasilitas Kredit Untuk Rakyat (KUR) dari Bank hingga asuransi ketenagakerjaan untuk para nelayan di wilayah Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau.

Penyerahan tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Jon Kenedi, Bupati Karimun yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, FKPD Kabupaten Karimun serta dihadiri langsung oleh unsur TNI dan Polri serta stakeholder terkait lainnya termasuk para ketua kelompok nelayan dan perwakilan nelayan / pemilik kapal.

Baca Juga:
KSOP Tanjung Balai Karimun Gelar FGD Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Jon Kenedi mengatakan Pas Kecil ini didapatkan para nelayan setelah mengikuti program gerai pengukuran kapal gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonage kotor kurang dari GT 7," ujar Jon, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:
Hore, Kemenhub Buka Gerai Nasional Pas Kecil Gratis di Kalibaru

Ini sebagai dokumen kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal/ status hukum kapal, penunjang keselamatan pelayaran selama berlayar, berguna juga untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh perairan Indonesia. 

"Hingga saat ini kami telah menerbitkan sebanyak 1.024 dokumen Pas Kecil," ujarnya.

Dengan memiliki Pas Kecil ini para nelayan memiliki kekuatan hukum untuk kepemilikan kapal, memudahkan pemerintah dalam mendata para pemilik kapal/nelayan sehingga, bila program-program peningkatan pengetahuan dan bantuan bagi pemilik kapal/nelayan nantinya akan lebih mudah mendapatkan data yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, para nelayan memeroleh bantuan berupa 1.500 life jacket dan life buoy yang merupakan salah satu alat penunjang keselamatan di atas kapal.

Alat keselamatan ini merupakan bantuan dan partisipasi dari para pelaku usaha maritim (INSA/ISAA, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Tersus/TUKS dan pemilik kapal) sebagai bentuk dukungan ikut mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran. 

"Dalam hal ini kantor KSOP Tanjung Balai Karimun sebagai regulator pelabuhan berperan sebagai mediator untuk penyampaian bantuan alat keselamatan tersebut," imbuh dia.

Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Balai Karimun wilayah terbesarnya adalah perairan sehingga transportasi laut menjadi moda transportasi vital dan sangat dibutuhkan dalam menunjang terselenggaranya aktivitas pelayaran dan untuk menghubungkan pulau yang satu ke pulau yang lainnya. 

Selain pelayaran niaga dengan menggunakan kapal berkapasitas besar, pelayaran rakyat juga merupakan moda transportasi yang menjadi andalan masyarakat.
 
"Oleh karena itu kami melakukan inovasi Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Gerai Terpadu ini," ungkap Jon.

Gerai terpadu merupakan inovasi dalam rangka upaya membangkitkan ekonomi nelayan bersinergi dan kolaborasi dengan instansi dan stakeholder pelaku usaha untuk penyediaan bantuan alat keselamatan, Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan  yang menerbitkan rekomendasi subsidi BBM, Dinas Kelautan dan Perikanan yang menerbitkan tanda daftar kapal perikanan (TDKP), BPJS yang menerbitkan kartu kepesertaan /asuransi ketenagakerjaan, serta bank sebagai pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan.

"Selain mendapat Pas Kecil dan alat keselamatan, hari ini para nelayan juga memperoleh Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), rekomendasi subsidi BBM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kartu kepesertaan asuransi ketenagakerjaan, jadi diharapkan kepada para nelayan agar mengurus pas Kecil ke KSOP Tanjung Balai Karimun mengingat Pas kecil ini sebagai pintu awal untuk pengurusan dokumen yang lain" ujar Jon.

Adapun jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima nelayan mulai dari Rp11 juta hingga Rp30 juta. Jon berharap kegiatan ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang sebagai wadah sosialisasi keselamatan pelayaran.

"Diharapkan kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat maritim tentang pentingnya aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta membudayakan pengunaan alat keselamatan, selain itu dengan kegiatan ini dapat membangkitkan ekonomi nelayan di era New Normal," tutupnya.(omy)