JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia pada program Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) untuk mendukung implementasi program ekonomi biru. Hal tersebut merupakan sinergi kedua lembaga dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan perikanan berkelanjutan.

Tujuan besar program ini adalah mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor demi memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui restorasi, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir sebagai salah satu perairan dengan produktivitas tertinggi di Indonesia untuk memastikan berjalannya konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran masyarakat pesisir di kawasan perbatasan serta pulau terluar dan terdepan.

Baca Juga:
Kementerian-KP Galang Dukungan Internasional, Perluas Kawasan Konservasi Laut

"Program ATSEA-2 merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan UNDP Indonesia dengan pendanaan dari Global Environment Facility. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor sejalan dengan kebijakan dan berbagai program prioritas KKP," ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta saat membuka National Project Board (NBP) Program ATSEA-2 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022).

Ia mengatakan, Program ATSEA-2 telah diimplementasikan sejak 1 Februari 2019 dalam mendukung tata kelola kelautan dan perikanan di tingkat nasional dan daerah dan saat ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya.  

Baca Juga:
KKP Temui Kejagung, Minta Pendampingan Peraturan Pengelolaan Lobster?

Berbagi strategi, upaya dan kegiatan teknis serta penguatan kapasitas pengelola telah diimplementasikan dalam rangka mencapai berbagai target yang telah dimandatkan dalam project document dengan berbagai tantangan yang ada seperti pandemi Covid-19 dan juga proses transformasi kelembagaan di BRSDM. 

Menurutnya, tantangan pengelolaan kelautan dan perikanan di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor masih banyak yang harus dijawab terutama dalam menghadapi berbagai isu seperti disparitas pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat setempat, isu gender dan juga lintas batas serta bagaimana menyeimbangkan antara aspek ekologi dan ekonomi. 

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Pihaknya berterima kasih kepada UNDP Indonesia serta Project Management Unit baik pada tataran implementasi nasional maupun regional atas dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Program ATSEA-2 di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan dan mengakselerasi berbagai upaya untuk mencapai target yang dimandatkan. 

Target tersebut antara lain terkait pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan upaya restorasi dan keberlanjutan perikanan; pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir; restorasi sumber daya dan habitat terdegradasi untuk penyediaan jasa ekosistem yang berkelanjutan; mitigasi pencemaran laut; perlindungan spesies laut penting; adaptasi dampak perubahan iklim; serta penguatan tata kelola sumber daya di wilayah Laut Timor dan Arafura.

"Acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan teknis, terutama untuk meninjau tanggapan manajemen atas laporan Mid-Term Review, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi program serta membahas strategi KKP yang terkait dengan kegiatan ATSEA-2 untuk periode implementasi 2023. Diskusi ini akan sangat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan," tutur Nyoman.

Dilaporkan Kepala Pusat Riset Perikanan BRSDM sekaligus National Project Director ATSEA-2 Yayan Hikmayani, Program ATSEA-2 memiliki tiga fokus area prioritas sebagai daerah yang diintervensi, yakni Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku dan Kabupaten Merauke, Papua. Di lokasi-lokasi tersebut telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang juga didukung oleh Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sebelum pertemuan NBP, pihaknya telah melaksanakan pertemuan pendahuluan dengan unit-unit kerja lingkup KKP yang memiliki program irisan dengan target yang dimandatkan guna mencermati secara detil serta memberikan tambahan informasi, saran dan masukan atas implementasi, Laporan Mid-Term Review serta rencana kegiatan di tahun 2023 untuk Program ATSEA-2.

"Pertemuan pendahuluan telah menjaring berbagai masukan untuk perbaikan implementasi ke depan serta mengidentifikasi beberapa kegiatan yang diperlukan untuk direplikasi dan disinergikan guna mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan terkait pengelolaan kawasan konservasi, finalisasi kelembagaan, pelaksanaan kegiatan berbasis kesetaraan gender, peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyadartahuan dengan mekanisme yang mudah dipahami serta pelatihan yang memerlukan koordinasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang ada," jelas Yayan.

Apresiasi datang dari UNDP Indonesia terhadap pencapaian kerja sama ini sebagaimana disampaikan oleh Head of Environment Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia.

"Izinkan saya untuk mengapresiasi komitmen kuat dari kepemimpinan BRSDM. Saya berharap pertemuan kita hari ini dapat membantu kita mengembangkan kerja sama kita lebih jauh lagi dalam mendukung pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah," ungkapnya.(fhm)