Utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengapresiasi pelaksanaan program Bulan Cinta Laut (BCL) yang diinisiasi Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai solusi mengurangi populasi sampah plastik di laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia pada program Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) untuk mendukung implementasi program ekonomi biru.
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara pelepasan pasukan perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (6/9).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewakili pemerintah Indonesia menawarkan program ekonomi biru untuk menghadirkan laut sehat guna mendorong produk perikanan sebagai solusi ketahanan pangan dunia. Program tersebut di antaranya rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan perluasan kawasan konservasi perairan.
PBB menyebut serangan mematikan hari Jumat (8/4) terhadap stasiun kereta api Ukraina dan serangan-serangan lainnya “sama sekali tidak dapat diterima” dan merupakan “pelanggaran berat hukum humaniter (kemanusiaan) internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan untuk itu pelakunya harus bertanggung jawab.”
Laporan dari Badan Investigasi Lingkungan (EIA) menunjukkan bahwa polusi plastik telah mencapai tahap darurat global, sehingga dibutuhkan perjanjian PBB yang mengikat untuk mengatasinya.
Laporan bahwa China meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna, kawasan yang diklaim Beijing merupakan teritorinya di Laut China Selatan, perlu ditanggapi dengan serius, kata pengamat dan pakar hukum laut.
