Kemenhub, KemenPUPR, dan Korlantas Polri Evaluasi Hasil Pengecekan Jalur Pansela

  • Oleh : Naomy

Minggu, 22/Janu/2023 07:32 WIB
Direktur Lalu Lintas Jalan usai peninjauan jalaur Pansela Direktur Lalu Lintas Jalan usai peninjauan jalaur Pansela

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) -  Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri segera evaluasi untuk memutuskan apakah jalur tersebut dapat digunakan sebagai jalur mudik Lebaran tahun 2023.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menyampaikannya usai peninjauan ruas jalur pantai selatan dari Pangandaran Jawa Barat hingga Bantul Yogyakarta, Sabtu (21/1/2023). 

Baca Juga:
Di Periode Nataru, 60% Masyarakat Lakukan Perjalanan Liburan

Tim cek jalur pantai selatan (Pansela) Jawa yang melewati Provinsi Banten-Jawa Barat-Jawa Tengah sampai Yogyakarta telah menyelesaikan tinjauan lapangannya.

"Secara umum, jalur tersebut bisa dilalui untuk mudik Lebaran atau pada liburan sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru, meski masih ada beberapa ruas jalan yang harus menjadi perhatian kita bersama," ungkap Cucu.

Baca Juga:
Ramp Check di Rest Area Ciawi, Ditemukan Bus Pariwisata Bodong

Dengan pelaksanaan cek jalur bersama Korlantas dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, kita semakin tahu kondisi yang sesungguhnya jalur tersebut.

Dalam satu minggu ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi apa-apa saja yang harus dilakukan, dibenahi sekaligus mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan jalur Pansela.

Baca Juga:
Monitoring Angkutan Nataru di Ciawi, Ditjen Hubdat Imbau Kesehatan Pengemudi dan Bus jadi Perhatian

'Karena perjalanan sambil liburan itu tidak hanya dilakukan pada musim lebaran saja, tapi juga pada waktu liburan sekolah pada Juni dan Juli, serta liburan Natal dan Tahun Baru," beber dia.

Dari hasil tinjauan lapangan itu bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan, prioritas apa yang harus diambil, berdasarkan skala prioritas dari mulai Simpang Labuan (Pandeglang) sampai Jembatan Kretek 2 di Bantul (Yogyakarta).

"Kita juga akan evaluasi apa saja yang menjadi kebutuhan, tidak saja yang menjadi domain Kemenhub, tapi juga instansi lain seperti Kementetian PUPR, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Korlantas Polri," imbuhnya.

Secara kasat mata, sudah bisa tahu apa saja yang menjadi kebutuhan dan tanggung jawab siapa. 

Misalnya seperti lampu penerangan jalan,  lampu delineator, guardrail dan dalam satu minggu ini akan dihitung berapa banyak kebutuhan rambu lalu lintas  sepanjang jalur pantai selatan jawa.

Terkait dengan dana yang dibutuhkan untuk perambuan jalur pantai Selatan Jawa yang terbentang dari provinsi Banten hingga provinsi Jawa Timur sepanjang 1000 kilometer lebih, Kemenhub akan melakukan strategi berdasarkan skala prioritas karena dana yang dibutuhkan pasti sangat besar.

"Misalnya, tidak semua ruas jalan dipasang lampu penerangan tapi kita pilih di ruas jalan yang lebih rawan saja yang dapat kita pasang," kata Cucu. 

Ada ruas jalan yang belum direkomendasikan untuk mudik yaitu pada ruas jalur Cilacap hingga Kebumen sepanjang 15 kilometer karena medannya terlampau ekstrim.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR  Akhmad Cahyadi menambahkan, khusus ruas Cilacap sampai Kebumen akan dilakukan evaluasi lebih mendalam. 

Jalan yang terlalu terjal mungkin akan dipangkas dan jalan yang curam akan ditinggikan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan.

"Jalan yang lebarnya hanya lima meter akan diperlebar menjadi tujuh meter sebagai mana standar jalan nasional," lanjut Akhmad. 

Selama ruas jalur tersebut belum diperbaiki, dari Cilacap pemudik bisa menggunakan jalur eksisting atau jalur arteri biasa sampai Kebumen. (omy)