JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kepala BPTJ dan juga mantan pejabat Bappenas Bambang Prihartono menyebutkan, selama belum ada kebijakan yang lebih baik dan permanen seperti ERP, maka ganjil-genap masih menjadi pilihan utama untuk menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Demikian juga di kota-kota besar lain di Indonesia.Bambang Pri, menambahkan, sistem electronic road pricing (ERP) ini pada intinya adalah semua kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu dikenaikan biaya atau churge, karena dia membuat kemacetan. Impliksinya, di jalan tersebut harus dipasang kamera monitor, yang tersambung dengan Opertion Center dan kemudian ada prosesing sebelum menetapkan besaran tarif ERP pda kendaraan tertentu. "Itulah urgensinya, ERP itu harus didukung sistem IT yang baik, dan juga SDM pendukung andal," papar Bambang Pri.Ole karena itu, menurut dia, seluruh kendaraan yang masuk terdata dengan baik. Dengan begitu, bisa ditetapkan besaran ERP yang harus mereka bayar, setelah keluar dari ruas jalan tersebut."Jadi, semakin macet nanti tarifnya bisa lebih mahal. Oleh karena itu, nanti akan dikontrol dan dihitung dengan sistem IT canggih untuk menentukan besaran yang harus dibayar, sesuai tarif dasar yang ditetapkan," kata Bambang Pri di Jakarta, Jumat (14/12/2018).Oleh karena itu, Pemprv DKI Jakarta harus menghitung dan mempersiapkan diri secara baik sebelum menerapkan sistem ERP di Kota Jakarta. Selain itu juga perlu simulasi dan ujicoba dengan melibatkan banyak pihak terkait."Sistem ERP ini baik dan sukses diterapkan di banyak negara seperti Singapura dan negara maju lainnya. Namun, belum tentu ERP bisa langsung diterajan di Jakarta," kilah Bambang Pri.Jadi, tambah dia, masalah inilah terjadi dan sampai kini belum sepakat dan besaran tarifnya serta ruas jalan mana yang aka diterapkan ERP harus dibahas dan sebelum ditetapkan. "Itulah sebabnya, ERP belum juga doterapkan di Jakarta. Namun begitu, kitta optimis ERP bisa segera diterapkan di Jakarta," tegas Bambang Pri.(helmi)