JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dua proyek besar infrastruktur transportasi raksasa andalan pemerintahan Presiden Jokowi sedang menghadapi kendala besar. 

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung tengah sedang menghadapi pembengkakan biaya yang besar dan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2 juga belum mendapat persetujuan harga dengan pihak kontraktor Jepang sehingga berpeluang pada perlambatan penyelesaian proyek. 

Baca Juga:
Penandatanganan Paket Kontrak 205 MRT Jakarta Disaksikan Menhub

Mengutip keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang.  

Hal ini lah yang memicu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terbang ke Jepang dan meminta pihak Jepang melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dalam wajar. Supaya pembangunan fisik bisa segera dilanjutkan. 

Baca Juga:
KCIC: Penumpang Whoosh Masih Ramai pada H+3 Lebaran, Lonjakan Pengguna Diprediksi Sampai Lebih dari 20 Ribu

Dalam kunjungannya ke Jepang beberapa hari lalu, agenda pembangunan MRT juga dibicarakan. Budi menegaskan pihak Jepang akan mengikuti sesuai dengan ketentuan di Indonesia. 

"MRT ini proyek penting kita sampaikan bahwa harga harus sesuai dan kualifikasi harus diikuti, ini saya sampaikan kepada pejabat dan akan memberikan nasihat agar mereka mengikuti sesuai dengan ketentuan Indonesia. Kegiatan yang akan mengharuskan mengikuti harga dan ketentuan itu akan diikuti kontraktor Jepang," jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (7/9/2021). 

Baca Juga:
Mudik Gratis Bersama BUMN, KAI Daop 1 Jakarta Berangkatkan 18.982 Pemudik Kereta Api

Sementara untuk proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, saat ini juga masih dalam perhitungan angka pasti pembengkakan nilai proyek besar-besaran imbas dari keterlambatan pembebasan lahan. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Wijaya Karya Ade Wahyu mengatakan pembengkakan biaya masih dihitung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. 

"Jadi cost over run masih digodok dari internal Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan sponsor saat ini sedang dalam tahap akhir mungkin besaran nilai dari cost over run selesai pada bulan Oktober," katanya dalam Public Expose, Rabu (8/9/2021). 

Wijaya Karya dalam hal ini adalah pemimpin konsorsium dari kepemilikan pemerintah Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN sebesar 60%. Namun ditegaskan sampai saat ini target pengoperasian kereta cepat ini belum berubah yakni akhir 2022. 

Awalnya biaya proyek yang menggandeng China ini dinilai mencapai US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 85 triliun. Kemudian, di tengah jalan ada kemungkinan biayanya membengkak setelah ada tinjauan dari konsultan yang dilakukan KCIC. Proyek ini diperkirakan tambah bengkak US$ 1,7-2,1 miliar sekitar Rp 24,14-29,82 triliun (kurs Rp 14.200).(fh/sumber:CNBC)