Baca Juga:
Pelabuhan Tanjung Priok Terapkan Truck and Terminal Booking System

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok beserta PT Pelindo (Persero) jalin komunikasi, sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi antara Instansi Pemerintah, Stakeholders, Asosiasi yang ada di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Acara Coffee Morning ini diselenggarakan di Museum Maritim Indonesia pada Selasa (17/11).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Dr. Capt Wisnu Handoko, membuka acara Coffee Morning dan dalam sambutannya mengatakan, acara ini diadakan dengan tujuan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Instansi Pemerintah, Stakeholders, dan Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung peningkatan pelayanan.

Baca Juga:
OP Awards 2021, Picu Kinerja Lebih Baik Stakeholder Kepelabuhanan

“Beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain Inaportnet, Sistem Single Truck Identification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM), dan Sistem Digitalisasi yang ada pada masing-masing Instansi," ungkapnya.

Baca Juga:
Sosialisasi STID: 722 Truk sudah Terdaftar di Pelabuhan Tanjung Priok

Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Instansi Pemerintah, Pimpinan Stakeholders, Para Ketua Asosiasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia memaparkan tugas dan tanggung jawab Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dia juga menyampaikan sektor yang menurut KPK berpotensi terjadinya kebocoran yang disampaikan pada saat  Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  (Stranas PK) tanggal 11 November 2021.

Mengatur dan Mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan, Mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp, Mengatur Lalu Lintas Kapal, Keluar Masuk Pelabuhan melalui Pemanduan Kapal, Menetapkan Standar Kinerja Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

“Ada empat sektor menurut KPK yang berpotensi terjadinya kebocoran negara yaitu: Masih ditemukan adanya OP/KSOP yang tidak menggunakan sistem aplikasi; Layanan jasa pelabuhan yang tidak direkam dalam sistem; Masih ditemukannya ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan; dan Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas” papar mantan Direktur Lalu Lintas Angkutan laut itu.

Capt. Wisnu menjelaskan beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Beberapa sistem pelayanan yang telah berjalan di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain Inaportnet, Sistem Single Truck Identification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM), dan Sistem Digitalisasi yang ada pada masing-masing Instansi.

“Fokus pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fokus pada substansi perubahan, Kinerja Utama dan Peran Unit Kerja,  potensi resiko dan isu strategis dalam upaya mencapai Kinerja,  pengembangkan inovasi (strategi/program/kegiatan) yang tepat guna, monitoring dan evaluasi (monev) dampak dan manfaat atas program tersebut, kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja di area kawasan,"  tambah Capt Wisnu.

Pihaknya berterimakasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Instansi Pemerintah, Stakeholders, dan Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung peningkatan pelayanan.

"Semoga Pelabuhan Tanjung Priok semakin menjadi pelabuhan yang berdaya saing, dan dapat memberikan nilai tambah serta bertaraf Internasional," tutupnya.