Jakarta (BeritaTrans.com) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menginstruksikan kepada anak buahnya di Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar jangan sampai ada kebocoran anggaran pertahanan.

"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara," kata Prabowo saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemhan RI Tahun 2021 di Gedung Kemhan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (17/2).

Baca Juga:
Jokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Istana: Pak Menhan Sambut Kedatangan Presiden, Keduanya Bicara Sebentar dan Tertawa Lepas, Ikut Dampingi Ketemu PM Anwar Ibrahim

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan jajaran Kemhan senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah

Dari hasil yang dicapai tiga tahun ini, kata Prabowo, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut salah satunya ialah memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Baca Juga:
Prabowo Kembali Bertemu Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie

"Satuan kerja di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," kata mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam BPK Hendra Susanto menyebutkan empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan.

Baca Juga:
Menteri Pariwisata Sandiaga Uno Dukung Prabowo Subianto Capres 2024: Semoga Kerjasama Gerindra-PKB Membawa Keberkahan

Yakni, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan LK Kemhan Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Keamanan Pertahanan Siber pada Kemhan dan TNI, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada unit organisasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Hendra kepada Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut ialah Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana serta Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.

Pada APBN 2022, anggaran pertahanan mencapai Rp134 triliun, atau naik 13,28 persen dari outlook APBN 2021 senilai Rp118,2 triliun. Namun, anggaran itu masih dibagi-bagi untuk alokasi Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Di bawahnya, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengelola pagu anggaran Rp100,6 triliun.(amt/sumber:cnnindonesia.com)