JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pengamat Tata Ruang menilai keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai tepat. Hal itu karena pembangunan mengedepankan pembangunan pemerataan yang tidak terpusat hanya di Jawa semata.  

Praktisi Senior Tata Kota, Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub for Sustainable Urban Development, Wicaksono Sarosa mengatakan keputusan pembangunan IKN ini dapat mengubah paradigma pembangunan infrastruktur dari Jakarta atau Jawa-sentris menjadi lebih Indonesia-sentris. Oleh karena itu ia menilai keputusan bukan lagi politis.  

Baca Juga:
Hardiknas 2023, Presiden Jokowi Beri Tanda Kehormatan ke 5.685 Guru dan PNS

"Saya setuju dan mendukung pemindahan IKN dikarenakan upaya untuk mengubah paradigma pembangunan dan pengelolaan negara dari Jakarta-sentris menjadi Indonesia-sentris," katanya menjelaskan, Sabtu (19/2/2022).  

Meski banyaknya pendapat yang mengatakan IKN dibangun karena problematika Jakarta yang menumpuk, Sarosa menefaskan hal itu bukan menjadi alasan. Sebab, masalah di Jakarta pada dasarnya akn diselesaikan dan bukan ditinggalkan. 

Baca Juga:
Adhi Karya Banyak Dapat Proyek IKN: Rumah Menteri hingga Jalan Tol

"Pembangunan IKN bukan menjadi alasan karena Jakarta mengalami banyak masalah. Karena masalah di Jakarta harus diselesaikan, bukan ditinggalkan" ucap Sarosa.  

Sarosa membeberkan alasan pembangunan IKN menjadi positif sebab pergerakan urbanisasi di Indonesia yang semakin masif. Ia memaparkan proses perpindahan warga menuju kota ini akan terus berjalan di Indonesia karena berdasarkan data BPS dan Bappenas di tahun 2045 itu sebesar 73 persen atau sekitar 233 juta dari 319 juta orang.  

Baca Juga:
Presiden Jokowi Minta Pemimpin ke Depan Lanjutkan Pembangunan dan Reputasi Global

"Hal ini akan memberikan dampak kerugian jika terpusat di Jakarta atau Jawa saja yang dikenal sebagai wilayah yang sangar subur karena dapat mengganggu ketahanan pangan," tutur dia.  

Meski setuju dengan IKN, Sarosa mengimbau pemerintah tetap mengedepankan aspek teknis pembangunan, seperti lokasi dan warga yang berdomisili di sekitar IKN. Sebab, jangan sampai pembangunan IKN terkesan terburu-buru.  

"Dikerjakan secara cepat tentu baik, namun jangan diburu-buru sehingga pertimbangan teknis diabaikan," ujar dia.  

Maka dari itu, Sarosa mengimbau pemerintah memberikan informasi pembangunan IKN untuk lebih komunikatif dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.  

"Karena jika hanya mengandalkan aspek legalitas, keputusan kepemilikan IKN ini nantinya dapat berubah-ubah," sarannya menyarankan.  

Diketahui, selain Sarosa, forum diskusi iluni UI tersebut juga mengundang sejumlah tokoh kenamaan. Narasumber yang diundang seperti Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Faldo Maldini; Kepala Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil; Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014-2015, Pendiri Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof Achir Chaniago.(fh/sumber:inews)