JAKARTA (BeritaTrans.com) - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Salmon Pigai, mendesak Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua. Bandara Nabire Baru itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2021. 

"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan PSN Bandara Baru Nabire di Wanggar yang hingga kini belum selesai dibangun," kata Pigai, Kamis (21/4). 

Baca Juga:
Bandara Paser Kaltim Bakal Dikembangkan untuk Pesawat Berbadan Lebar

Pigai secara langsung mengecek proses pembangunan Bandara Nabire Baru. Menurutnya, masih banyak infrastruktur yang belum tuntas. 

Pendanaan dari APBN tahun 2022 senilai Rp835 miliar untuk pembangunan bandara tersebut juga belum jelas. 

"Ketidakjelasan APBN untuk tahap lanjutan pembangunan bisa menyebabkan bandara ini terbengkalai," ucapnya. 

Pigai menjelaskan, berdasarkan pemantauannya di lokasi, pembangunan bandara terbagi menjadi dua bagian, yaitu sisi udara dan sisi darat. 

Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (runway), landas hubung (taxi way), landasan parkir pesawat (apron), marka, dan rambu. 

"Sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya apron saja yang belum tuntas, baru 367 meter dari 600 meter yang direncanakan," ungkapnya. 

Sementara itu, di sisi darat terdapat menara pengawas lalu lintas penerbangan (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran, hanggar, jalan masuk (access road), dan tempat parkir kendaraan bermotor. 

"Tower ATC dan stasiun bahan bakar avtur Pertamina bahkan belum ada. Sedangkan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan," ujar Pigai. 

Pigai khawatir pembangunan Bandara Nabire Baru terbengkalai jika APBN untuk tahun 2022 tidak kunjung turun. Padahal, menurut rencana, bandara semestinya tuntas pada tahun ini. 

Ia mengatakan, kehadiran Bandara Nabire Baru sangat strategis karena bisa menjadi tempat mendarat pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kawasan pembangunan Meepago, Lapago, dan Saireri Papua. 

"Atas nama rakyat Papua, kami minta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan, dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini. Kami tidak ingin ada potensi ganti pemimpin ganti program," tegasnya. 

Terpisah, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire Baru, Muhamad Nafik, mengaku belum mengetahui besaran anggaran untuk menyelesaikan pembangunan bandara. Ia mengatakan, bisa jadi ada penyesuaian anggaran. 

"Untuk sisi udara sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik sudah 100 persen, sedangkan sisi darat ada adendum karena tidak cukup dana. Sisi udara dananya kurang lebih Rp442 miliar dan dan sisi darat Rp189 miliar. Dana yang tersedia baru 74,52 persen," ujarnya.(fhm)