JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk belanja produk dan jasanya.

Gelaran Business Matching Tahap III kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 30-31 Mei 2022. Target pun ditetapkan bukan sekadar komitmen, namun kontrak realisasi diutamakan.

Baca Juga:
Kementerian PUPR Siap Percepat Proses Perizinan Hunian Layak dan Aman Gempa

Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktur Kelembagaan SDK Kemen PUPR), Nicodemus Daud, mengungkapkan, jika temu bisnis Business Matching Tahap III menghadirkan 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebanyak 30 Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) dari sektor pertanian, alat kesehatan, teknologi informatika (TI) dan kuliner, 58 perusahaan industri farmasi dan alat kesehatan, serta lima asosiasi bidang konsumsi yang menampilkan produk dalam negeri anggotanya.

Baca Juga:
Ditjen Perumahan Gelar Kick Off Penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024

“Temu bisnis ini dimaksudkan untuk mempertemukan antara demand dan supply dari produsen dengan pemerintah," ujar Nicodemus, di acara Business Matching Tahap III bertajuk" Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)", di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5/2022).

Dengan begitu, kebutuhan barang dan jasa pemerintah dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga:
Kementerian PUPR: Program Sejuta Rumah Tahun 2023 Terealisasi 1.217.794 unit

Ada empat tujuan pelaksanaan program Business Matching Tahap III ini.Di antaranya pertama, merealisasikan belanja program negeri sebesar minimal Rp400 triliun di akhir Mei 2022.
 
Dalam artian, telah terkontrak, karena untuk belanja batas waktunya sampai Desember 2022.

Kedua, mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kebutuhan K/L, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN dan ketersediaan dan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk dukungan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dalam melakukan inovasi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Ketiga, memeroleh gambaran dan informasi mengenai realisasi belanja K/L, Pemda, dan BUMN dalam mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Keempat, memeroleh gambaran informasi produk-produk yang belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri dan belum terdapat substitusi lokalnya.

“Diharapkan, kementerian terkait dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menciptakan produk dalam negeri yang dapat menjadi substitusi barang impor,” tuturnya.

Business Matching dibagi dalam tiga tahap.Dimulai pada 23-27 Mei 2022, yang dilaksanakan oleh seluruh K/L, BUMN dan juga Pemda secara daring.

Kemudian pada 24 Mei 2022, dengan agenda utama yakni Arahan Presiden terakait belanja dalam negeri.
Ketiga atau puncaknya adalah pada 30-31 Mei 2022 yang juga akan dilakukan penandatanganan komitmen, pameran dan talk show.

Dari pelaksanaan temu bisnis tahap pertama, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan mencatat sebagai K/L yang paling banyak berbelanja produk dalam negeri.

“Di Kementerian PUPR telah teridentifikasi potensi belanja produk dalam negeri yang siap komitmen dengan produsen sebesar Rp42 triliun untuk material utama yang meliputi aspal buton, semen, beton pracetak, keramik, pompa, dan peralatan,” urai dia.

Kementerian Keuangan juga telah mengidentifikasi potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp2 triliun dan BUMN juga telah melaporkan bahwa, identifikasi komitmen menggunakan produk dalam negeri sebesar Rp76 miliar.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta dan undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini,” tutup Nicodemus. (omy)