JAKARTA(BeritaTrans.com)-  Pegiat Kemaritiman/ Kepelabuhanan & Logistik, Dr. Achmad Ridwan Tentowi ikut memberikan perhatian terhadap upaya perbaikan kinerja Perdagangan, Kemaritiman maupun Logistik melalui tulisan dalam  beberapa bukunya.

Seperti diketahui upaya perbaikan kinerja Perdagangan, Kemaritiman maupun Logistik tersebut telah menjadi perhatian berbagai kalangan untuk  mendongkrak daya saing serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain sebagai praktisi bisnis, Dr Drs Achmad Ridwan Tentowi SH, MH  juga seorang akademisi atau  pengajar (dosen) pasca Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Dia  juga  pernah menjabat berbagai Pengurus organisasi pelaku usaha/pengguna jasa serta aktif menulis Buku. 

Sejumlah karyanya  (buku) dihasilkan   lewat pemikirian dan analisisnya berdasarkan data faktual, referensi ilmiah terkait persoalan perdagangan, politik hukum kepelabuhan dan kemaritiman. 

Buku buku karya Ridwan

Bahkan sejak tahun 2016, Pria Kelahiran Bandung Jawa Barat tahun 1959 itu kerapkali menulis di berbagai jurnal internasional. 

Buku berjudul 'Politik Hukum Tata Kelola Kepelabuhanan Nasional, Studi Kasus Dwelling Time di Tanjung Priok-Jakarta',  merupakan buku pertama yang terbit pada tahun 2016 karya Drs Achmad Ridwan Tentowi MH, bersama para rekan sejawatnya yakni, Dr. T Subarsyah Sumadikara S.H, dan Roely Panggabean S.H.MH. 

Pada Buku setebal 367 halaman dan disiapkan selama 4 tahun itu (sejak 2012), Penulis ingin menggambarkan secara jujur bahwa rujukan tentang Hukum Kepelabuhanan di Indonesia yang selama ini masih sangat minim. Sehingga Buku tersebut dihadirkan untuk menyajikan kajian Hukum terhadap Kepelabuhanan, terutama Penulis menyoroti tentang Politik Hukum Dwelling Time. 

Sebagaimana diketahui, Isu Dwelling Time dimulai sejak 2012 lalu, kemudian pada 2015 isu ini menjadi inspirasi Penulis untuk dijadikan sebuah Buku yang menjadi rujukan untuk merancang Hukum Kepelabuhanan. 

Kemudian, pada tahun 2020, Achmad Ridwan Tentowi, kembali menulis buku 'Kerugian Badan Usaha Pelabuhan Akibat Re-Ekspor Yang Tidak Dilaksanakan' - Studi Kasus Daging Impor Ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Buku setebal kurang lebih 165 halaman itu, dimaksudkan memberikan pencerahan dan harapan kedepannya supaya ada langkah konkret berupa payung hukum yang dapat menindak secara tegas re-ekspor yang tidak dilaksanakan, baik secara pidana maupun perdata. 

Penulis berpandangan, tujuan terbentuknya payung hukum itu adalah untuk mencapai kepastian, ketertiban dan keadilan dalam kegiatan re-ekspor. 

Dan, yang teranyar karya Achmad Ridwan Tentowi yakni Buku berjudul 'Akselerasi Perjanjian Fasilitas Perdagangan Dengan Politik Hukum Kepelabuhanan' - Sebuah Pengantar Pembangunan Hukum Kemaritiman di Era Tatanan Hidup Baru atau New Normal. 

Buku setebal 171 halaman yang terbit pada Agustus 2022 itu memuat substansi bagaimana menghadapi tatanan New Normal (Pasca Pandemi Covid-19) terkait kegiatan perekonomian dan perdagangan, logistik, transportasi, kepelabuhanan dan sektor lainnya. 

Achmad Ridwan yang juga Pengamat Kemaritiman dari Indonesia Maritime, Transportation and Logistics Watch (IMLOW) itu, melalui bukunya tersebut mengulas secara komprehensif bagaimana persoalan tarif-tarif kepelabuhanan, digitalisasi logistik, Delivery Order (DO) online, Indonesia National Single Window (INSW) yang pada akhirnya juga berkembang ke Nasional Ligistik Ekosistem (NLE), serta mendorong unsur Otoritas Pelabuhan (OP) di pelabuhan-pelabuhan utama yang diusahakan (komersial) untuk menjamin lancaran arus barang dan logistik di Pelabuhan sesuai tanggung jawabnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang. 

Dalam buku tersebut, Penulis juga menyoroti hal-hal terkait perdagangan, pemanfaatan fasilitas perdagangan, termasuk kerjasama lintas batas (lintas border) diantara berbagai negara dengan pelaksanaa ketentuan di bawah Trade Facilitation Agreement (FTA) dari World Trade Organization (WTO). 

"Saya menyampaikan terimaksih kepada berbagai pihak yang telah mensupport  atas terbitnya buku-buku sederhana ini," ujar Ridwan. (ilam/ny)