KPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 4,5 T dari Penyelenggaraan Jalan Tol

  • Oleh : Fahmi

Jum'at, 24/Feb/2023 16:42 WIB
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL. Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Berbagai permasalahan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, lembaga anti rasuah itu menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp4,5 triliun.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK menemukan berbagai permasalahan tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan, hingga pengambilalihan konsesi.

Baca Juga:
KPK Temukan Masalah Jalan Tol Era Jokowi, Potensi Kerugian Negara Rp4,5 T

Dalam kajian KPK, kata Ali, teridentifikasi 12 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4,2 triliun, dan delapan di antaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024.

Selain itu, belum adanya informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp 394 miliar yang merupakan pendapatan negara.

Baca Juga:
Sistem E-toll di Indonesia Sebabkan Kerugian Rp 4,4 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

"Akibatnya, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,5 triliun," ujar Ali kepada wartawan, Rabu malam 22 Februari 2023.

Ali menjelaskan, bahwa KPK akan membeberkan temuan hasil kajian yang dilakukan oleh KPK, hingga rekomendasi KPK terhadap pengelolaan jalan tol yang efektif dan efisien, agar memberikan dampak signifikan pada perekonomian negara.

Baca Juga:
Sinergitas KKP-Polri Gagalkan Penyelundupan Karang Hias di Lombok yang Gunakan Bus AKAP

"Kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir dan membahasnya dalam diskusi media ‘Kajian Pencegahan Korupsi: Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol’ yang akan dilaksanakan pada Kamis 23 Februari 2023," kata Ali.

Acara itu kata Ali, akan diselenggarakan di Lobby Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK atau Gedung C1 KPK pada pukul 16.30 WIB. Dalam acara itu, akan dihadiri oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. (fhm/sumber:ajnn)