SURABAYA (BeritaTrans.com) - Feeder diharapkan menjadi solusi konektivitas transportasi di Surabaya. Meski begitu, kajian penambahan rute dan armada baru perlu dilakukan. Termasuk mengoneksikan stasiun dan terminal.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Machsus Fauzi menuturkan, feeder diharapkan bisa mendukung transportasi publik secara optimal. Juga, mengakomodasi kebutuhan warga dengan transportasi publik utama di Surabaya seperti Trans Semanggi Suroboyo dan Suroboyo Bus.

Karena itu, perluasan coverage area layanannya perlu ditambah. Terlebih, feeder berfungsi sebagai angkutan pengumpan.

"Jika feeder bisa menghubungkan koridor angkutan publik ke kawasan yang belum terjangkau, maka bisa berpengaruh pada peningkatan penumpang," katanya Sabtu (4/3).

Menurut dia, rute feeder perlu ditambah agar efektivitasnya lebih tinggi. Kata Machsus, ada beberapa hal yang memengaruhi efektivitas feeder. Yakni, integrasi jaringan jalan, rute, dan moda angkutan utama. 

"Permintaan atau demand dari masyarakat juga berpengaruh," terangnya.

Evaluasi trayek terhadap layanan eksisting agar sejalan dengan rencana pengoperasian feeder juga perlu dilakukan. Semua harus dilaksanakan secara seimbang. Penambahan rute saja tanpa penambahan armada juga percuma. Hal itu akan membuat headway feeder lama. 

"Kalau headway lama, kasihan penumpang. Menunggunya juga lama," ucapnya.

Jika penambahan rute dan armada bisa dilakukan bersama, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah layanan feeder. Agar terintegrasi dengan layanan angkutan massal berbasis rel (kereta api). Pasalnya, hingga kini, stasiun kereta api baik Pasar Turi maupun Gubeng belum terkoneksi dengan Terminal Purabaya.

Sementara itu, DPRD Surabaya meminta bukan hanya pengembangan feeder yang diperhatikan. Mereka juga ingin dishub mengakomodasi keluhan masyarakat. Misalnya, soal tarif integrasi yang belum bisa diterapkan.

Belum adanya tarif integrasi membuat ongkos naik angkutan publik terbilang mahal. Lebih ekonomis jika naik kendaraan pribadi. 

"Kami banyak mendengar soal itu. Kalau dihitung-hitung, selisihnya (biaya) tidak banyak. Soal ketepatan waktu juga lebih unggul kendaraan pribadi," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati.

Karena itu, dia meminta hal itu segera diselesaikan. Supaya masyarakat tidak ragu bepergian dengan transportasi umum. 

"Pemkot Surabaya sudah bertemu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti," imbuhnya.(fhm/sumber:jawapos)