JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan hadirnya pelabuhan yang memadai dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran besarnya dalam menunjang mobilitas barang dan manusia.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan (faspel).

Baca Juga:
Kemenhub Uji Coba Sandar Kapal dan Operasional 3 Pelabuhan di Teluk Palu

Demikian disampaikan Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknis Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan TA. 2023 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (2/8/2023).

"Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM khususnya tenaga tenaga profesional di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan," ujar Masyhud.

Baca Juga:
Ditjen Hubla Uji Coba Berita Acara Online Perizinan Tersus dan TUKS

Pihaknya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan profesi para pengelola anggaran dan pengguna jasa (stakeholder) dalam bidang pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan faspel.

"Selain itu, para pengelola anggaran dan pengguna jasa juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan pembangunan faspel yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan akuntabel yang hasilnya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa," urai Masyhud.

Baca Juga:
Sirani Bikin Optimal Pelaporan Layanan Operasional Pelabuhan

Dengan demikian maka dapat menghasilkan pelaksanaan pembangunan faspel laut yang optimal sehingga menunjang kelancaran arus barang dan orang yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kegiatan ini diikuti para KPA, PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas dengan melibatkan narasumber eksternal yang berpengalaman dan berkompeten dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LKPP, PT Wijaya Karya (Persero), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). (omy)