JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di Jabodetabek. 

Nantinya kawasan ini akan terintegrasi dengan pemukiman, perkantoran, rumah sakit, area komersial, serta simpul transportasi. Pembangunan berkonsep TOD diharapkan menjadi solusi mengatasi kemacetan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum massal.

Baca Juga:
Pergerakan Penumpang Angkutan Umum Masih Tinggi

"Rencananya pada April mendatang, kami akan mengajak beberapa tim dari Provinsi DKI Jakarta untuk memasarkan TOD kepada pemerintah Jepang dan beberapa investor potensial untuk pengembangan di sepanjang jalur MRT North - South dan East - West Jakarta," ujar Menhub Budi di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Menhub mengatakan pembangunan berkonsep TOD di kota-kota besar seperti Jakarta harus dilakukan mengingat perkembangan situasi dan keterbatasan lahan. 

Baca Juga:
H+4 Lebaran,1,2 juta Orang Terpantau Gunakan Angkutan Umum

Kawasan Jabodetabek yang terdiri dari 3 provinsi dan 8 kabupaten/kota, telah menjadi wilayah aglomerasi dengan intensitas pergerakan yang tinggi, sehingga saling memiliki ketergantungan mulai dari aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi. 

Di sisi lain, pemerintah juga terus meningkatkan layanan transportasi massal berbasis jalan dan rel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Untuk layanan berbasis jalan, pemerintah pusat menstimulasi dengan layanan Buy The Service (BTS). 

Baca Juga:
Kemenhub Berangkatkan Peserta Balik Gratis Moda Bus dari 9 Terminal

Skema tersebut dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, serta kesetaraan. 

Sementara untuk layanan berbasis rel, saat ini tersedia Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), KRL, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selanjutnya, Menhub mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengembangkan transportasi massal baik melalui APBD maupun upaya pembiayaan kreatif. (fhm/omy)