Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 23 jenis ikan dilindungi penuh dan 6 jenis ikan dilindungi terbatas. Namun demikian, mengingat semakin banyaknya biota perairan yang terancam punah, langka, dan endemik di perairan Indonesia maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan prioritas dalam pengelolaannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Konas Pesisir XI) di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/11/2023).
TNI Angkatan Laut mengerahkan empat kapal perang (KRI) di perairan Jakarta Utara, Senin, untuk mengamankan agenda kegiatan Presiden Joko Widodo di Pantai Indah Kapuk dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.
Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi Kolepom melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan pada 5 Januari 2023.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di wilayah Indonesia akibat fenomena Super New Moon. Fenomena ini adalah fase bulan baru yang bersamaan dengan perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi. "Adanya fenomena Super New Moon pada tanggal 21 Januari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum," kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa (17/1/2023).
“Gelombang laut ini terutama yang laut ini terjadi hampir di berbagai wilayah, ini sampai ketinggian 6 meter. Yang penting lagi potensi banjir Rob, banjir Pesisir ini ada di 21 wilayah ya pesisir ini,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat Konferensi Pers secara virtual, Selasa (27/12/2022).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengelolaan pesisir berbasis wilayah non-kawasan konservasi dalam bentuk Other Effective-Area Based Conservation Measure (OECM) untuk melindungi keanekaragaman hayati.
Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) tak hanya dilaksanakan dengan membersihkan sampah wilayah pesisir pantai. Di Ambon, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak puluhan penyelam membersihkan sampah di dasar perairan (under water clean up) Teluk Ambon pada Kamis (27/10/2022).
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan termasuk melalui penelitian untuk pemberdayaan nelayan dan pengelolaan pesisir untuk penguatan program-progam berbasis ekonomi biru yang sudah dirancang.
Perwakilan Yayasan Panji Ibrahim Muhammad (YPIM) Foundation Meralda Adam menargetkan program School Boat (kapal sekolah) Indonesia yang dirancang untuk dapat memfasilitasi anak pesisir agar tidak putus sekolah ditargetkan beroperasi pada Mei 2023.
Nelayan Pesisir Timur Lampung mengalami kenaikan pendapatan pasca beralih alat tangkap dari trawl ke bubu. Selain membuat lingkungan laut lebih lestari, alat tangkap yang direkomendasikan KKP tersebut secara perlahan berhasil memperbaiki perekonomian nelayan setempat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menekankan pentingnya penggunaan induk unggul dan benih bermutu dalam usaha perikanan budidaya agar pengembangan perikanan budidaya dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Guna mendukung kontribusi nyata dari sektor kelautan dan perikanan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan seperti di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus mendorong percepatan integrasi materi teknis muatan perairan pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) belum lama ini membangun gedung pelayanan dekat dengan pintu ekspor produk perikanan, Bandara Soekarno-Hatta guna meningkatkan pelayanan. Hal ini diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada 24 Januari 2022 lalu.
Air laut pasang atau rob menggenangi 9 dari 34 Kabupaten Jawa Tengah berada di pesisir utara, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Pati dan Rembang.
