JAKARTA (BeritaTrans.com) - Air laut pasang atau rob menggenangi 9 dari 34 Kabupaten Jawa Tengah berada di pesisir utara, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Pati dan Rembang.

Selain merendam jalan-jalan desa, banjir rob tersebut juga menerjang kawasan pemukiman warga. Banjir rob yang dahulunya dirasakan pada waktu dan musim tertentu, kini terjadi setiap hari serta waktu surut yang cukup lama.

Baca Juga:
KKP Tangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Salah satunya Desa Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa yang pada sebelumnya pada kondisi baik, kini terus hilang dan tenggelam akibat rob.

Dengan keadaan seperti itu mengganggu aktivitas warga yang sebagian besar adalah nelayan. Menurut masyarakat pesisir dan nelayan,"perubahan cuaca yang tidak menentu dirasakan oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Tahun 1990an belum ada istilah rob. Kalau sekarang rob hampir terjadi setiap hari, dan durasi genangan air bisa 3-8 jam setiap hari,".

Baca Juga:
Geliat Perikanan Tangkap di Muara Baru Jakarta Pasca Libur Lebaran

Warga meminta Pemerintah segera merealisasikan program-program pembangunan untuk memulihkan lingkungan pesisir agar layak dan aman bagi nelayan kecil.

Hasil analisis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan perkumpulan inisiatif menemukan bahwa program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah, pada anggaran APBD 2019-2021, 84 persen masih didominasi belanja fisik.

Baca Juga:
Menteri KKP Trenggono Serahkan Dua Kapal Rampasan IUUF ke Nelayan di Banyuwangi

Selain itu, terdapat 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah yakni Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DISPUSDATARU), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki pangku anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Namun, dari kelima SKPD tersebut hanya BPBD yang memiliki alokasi anggaran yang signifikan yakni sebesar 46 persen dari rata-rata anggaran. Akan tetapi program tersebut belum menyasar sektor pesisir dan nelayan.

Sementara, hanya 2 SKPD yakni DISPUSDATARU dan DKP, yang mempunyai program dan kegiatan secara spesifik terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pesisir dan nelayan. Pada tahun 2021 alokasi anggaran DISPUSDTARU untuk program tersebut turun 12 persen yang dimana pada tahun 2020 sebesar 16 persen.

Sedangkan alokasi anggaran untuk program tersebut dari DKP kurang dari 10 persen. (Dan)