JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintahan Jokowi-JK harus membangun transportasi umum yang baik jika ingin membantu rakyat dan menekan biaya logistik nasional. Kenaikan BBM subsidi merupakan momentum terbaik melakukan semua itu dengan biaya terjangkau."Indonesia cukup dengan jaringan bus. Jika pemerintah serius membangun transportasi umum tersebut, setidaknya 5 tahun ke depan ada 200 kota terlayani transportasi umum yang aman dan nyaman," kata Pakar Transportasi Djoko Setijowarno pada beritatrans.com di Jakarta, Senin (1/12/2014).Biayanya tidak mahal, jika kerja pemerintah efektif dan efisien serta menghilangkan biaya pungli yang mencekik leher itu. Ada dana hasil penghematan anggaran dari subsidi BBM tahun 2014 ini mencapai Rp100 triliun. "Dana tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur angkutan umum di berbagai daerah," kata Djoko lagi."Untuk membangun transportasi umum di kota sedang butuh sekitar Rp 500 miliar, kota besar Rp1 triliun dan kota Metro non Jakarta Rp1,5 triliun," ujar Djoko lagi.Menurut dia, seluruh potensi keuangan pemerintah harus disinergikan untuk mewujudkan proyek momumental tersebut.Selanjutnya, kata Djoko, pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) juga dapat diikutsertakan membangun transportasi umum. Banyak BUMN di bidang transportasi ataupun infrastruktur transportasi di Tanah Air. "Potensi dan kekuatan mereka bisa disinergikan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur angkutan umum yang baik, murah, aman dan nyaman," urai Djoko."Tata kelola sepeda motor juga harus dilakukan, menurunkan cc, membatasi wilayah operasi, tidak ada DP (dawn payment)," jelas Djoko.Sekarang ini, menurut dia kesempatan emas bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmen memberi layanan prima pada rakyat. "Bangun dan sediakan transportasi umum yang baik dan efisien. Selain murah bagi rakyat juga akan memperlancar arus logistik sehingga menekan ekonomi biaya tinggi," terang Djoko.(helmi)